Yusril Sebut Cawapres Prabowo Sudah Mengerucut, tapi Tiba-Tiba Muncul Nama Gibran dan Khofifah

Yusril pun setuju jika Demokrat bergabung, akan tetapi dia meminta agar Demokrat tahu diri jika bergabung ke koalisi pendukung Prabowo untuk tidak ngotot meminta jadi cawapres.

Sebab, Demokrat tidak memiliki bargaining apapun saat itu. Karena, semua sudah terpenuhi di Koalisi Indonesia Maju, meski tanpa Demokrat bergabung sekalipun.

"Pada waktu mau masuk, Demokrat waktu itu, kita memang ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, Demokrat gimana, ya mau gabung. Saya tanya Pak Prabowo, dia bilang, 'sekjen sudah ketemu AHY. Dan Pak SBY sudah bicara sama saya. Pak Yusril gimana, kita terima?'. Ya kalau kita terima ya posisinya tahu diri lah," ungkap Yusril.

"Makanya Demokrat tidak minta AHY jadi wapres. Ya posisinya kan bargaining posisinya kan sudah lemah, karena dia terakhir masuk, dan sudah 20 persen cukup. Mau gimana? Sendiri enggak bisa kan? Gabung PDIP? Ya paling mungkin gabung Prabowo," imbuh Yusril.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya konsisten, untuk menyerahkan penentuan bakal calon presiden atau cawapres kepada Prabowo Subianto.

"Urusan cawapres, Demokrat konsisten bahwa diserahkan kepada Pak Prabowo," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2023) dilansir Antara.

Hal itu disampaikan Herman, menanggapi bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang telah menguat ke empat nama.

Dia memastikan siapa pun yang akan dipilih Prabowo sebagai bacawapres, Demokrat siap bergerak memenangkan Ketua Umum Gerindra itu menjadi Presiden RI 2024.

"Siapa pun yang akan dipilih Pak Prabowo, Demokrat akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden," katanya menegaskan.

Diketahui, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.

Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com