Sukses

Amankan Pemilu 2024, Polda Jateng Kerahkan 22 Ribu Personel

Sebanyak 22 ribu personel kepolisian akan diterjunkan guna mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah pada Pemilu 2024 mendatang.

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 22 ribu personel kepolisian akan diterjunkan guna mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral (Rakor Linsek) Operasi Mantap Brata 2023-2024, Selasa 10 Oktober 2023.

"Giat pengamanan akan dilakukan kolaborasi antara TNI dan Polri, hari ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro terkait SOP pengamanan pemilu," ujar Luthfi dikutip dari situs humas.polri.go.id, Rabu (11/10/2023).

Luthfi menambahkan, Operasi Mantap Brata akan dimulai pada Kamis 19 Oktober 2023 mendatang. Ia berharap, Pemilu 2024 di Jawa Tengah dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta persatuan dan kesatuan di masyarakat tetap terjaga.

"Dalam proses pemilu boleh saja terjadi perbedaan pilihan, Situasi bisa saja memanas, tapi prinsipnya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat harus tetap dijaga karena nafas kita persatuan dan kesatuan diatas segala-galanya," tambah Luthfi.

Sebagai langkah antisipasi dan meredakan situasi jelang Pemilu, Luthfi mengungkapkan, pihaknya juga telah menyiapkan Satgas Cooling System.

"Jadi Satgas Cooling System ini gunanya untuk mendinginkan masyarakat kita yang mengikuti Pemilu. Satgas ini terbagi menjadi satgas manajemen media, sosial dan kemitraan," jelasnya.

Sebelumnya, Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Nantinya, Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan selama 211 hari sesuai tahapan inti Pemilu 2024.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, Operasi Mantap Brata rencananya digelar serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.

"Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024," kata Sandi dikutip dari situs humas.polri.go.id, Rabu (13/9/2023).

Sandi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan dikerahkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata untuk mengamankan Pemilu 2024.

Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

"Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," ucap Sandi.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Polri Gelar Operasi Nusantara Cooling System, Minimalisasi Isu Provokatif Jelang Pemilu 2024

Polri mulai mengantisipasi adanya potensi konflik sosial jelang Pemilu 2024. Mereka pun menggelar Operasi Nusantara Cooling System. Operasi ini dilaksanakan sejak 11 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Kapolri, Sprin/2439/VIII/OPS.1.1/2023 yang diterbitkan pada 25 Agustus 2023.

"Operasi ini bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di ruang Siber," kata Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaop NCS), Irjen Asep Edi Suheri dilansir dari Antara, Minggu (8/10/2023).

Jenderal polisi bintang dua ini menjelaskan, Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 dilaksanakan selama empat bulan pada 2023 yakni pada bulan September sampai dengan Desember 2023. Kemudian selama 12 bulan pada 2024 mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Asep menambahkan, dalam pelaksanaan Operasi Nusantara Cooling System, Polri mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, sehingga tidak ada upaya penegakan hukum.

"Jadi dalam operasi ini tidak ada upaya melakukan penegakan hukum (represif). Mengedepankan preemtif dan preventif," ucap mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ini.

Asep mengatakan, Operasi Nusantara Cooling System ini melibatkan sebanyak 226 personel dari empat satuan tugas (satgas) dan delapan subsatgas dibantu oleh kepolisian daerah (polda) jajaran.

Adapun sasaran Operasi Nusantara Cooling System yakni potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Sedangkan untuk target operasi, yaitu orang, kelompok, tempat kegiatan dan benda.

"Selanjutnya untuk cara bertindak yakni melakukan deteksi, pembinaan masyarakat, patroli dialogis dan patroli siber, sosialisasi dan bantuan operasi," ujar Asep.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.