Sukses

2 Hal Ini Dinilai Bisa Jadi Penghambat Jokowi di Debat Kedua Capres

Namun, Jokowi diyakini akan mempunyai jawabannya di debat capres nanti.

 

Liputan6.com, Jakarta - Debat capres jilid dua akan kembali digelar 17 Februari 2019 mendatang. Baik capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokow, dan nomor urut 02 Prabowo Subianto, sudah menyiapkan amunisi yang ada, khususnya untuk urusan energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Pegiat Lingkungan Hidup yang juga mantan komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, mengatakan sudah banyak yang dilakukan Pemerintahan Jokowi. Namun ada dua kasus, yang bisa mengganjalnya di debat capres nanti.

Menurutnya, yang pertama adalah kasus petani Kendeng, terkait operasional pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Di mana, para petani yang sudah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung terkait pembatalan izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia sejak 2016 sampai sekarang masih menunggu janji.

Untuk kasus yang kedua, yaitu persoalan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Yang sampai saat ini belum berkesudahan dan masih bergejolak.

Hal tersebut dipicu izin lokasi reklamasi yang awalnya dianggap sudah kadaluarsa pada 25 Agustus 2018 lalu, kemudian diterbitkan lagi izin lokasi baru 29 November 2018 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kepada pengembang yang sama.

"Saya kira jika itu dipertanyakan, ini bisa menjadi masalah," ucap Ridha dalam diskusi dengan tema Pengelolaan SDA sesuai konsitusi dan Pancasila di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Namun, dia menegaskan dan yakin, Jokowi akan mempunyai jawabannya di debat nanti.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Punya Jawaban

"Tapi saya kira Pak Jokowi sudah mempunyai jawaban soal ini. Karena posisi Jokowi masih Presiden," ungkapnya.

Dia menilai, sikap Jokowi sudah jelas soal Kendeng. Dimana agar dibuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di wilayah sana.

"Untuk itu Pak Jokowi meminta KLHS itu. Meskipun saya tak memonitor sejauh mana itu. Dan ini tetap mendengarkan aspirasi disana, dan pemerintah memberikan respon yang strategis," jelasnya.

 

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.