Koalisi Prabowo-Sandi dan KPU Akan Sisir 25 Juta Daftar Pemilih Ganda

Sementara itu, menurut Sekjen PKS, Mustafa Kamal, langkah tersebut dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan data ganda oleh oknum tak bertanggung jawab pada Pilpres 2019. Karena itu, data pemilih ganda ini harus dideteksi sejak dini.

"Jadi begini, kalau kantongnya tersedia siapa pun bisa menyalahgunakan. Maka kantongnya kita tutup sehingga tidak ada ruang kemudian menjadi hal-hal yang disalahgunakan," jelasnya.

"Penggelembungan jumlah DPT, di situ menjadi ruang untuk oknum-oknum yang tidak kita harapkan memanfaatkan dan saya kira semua pihak, semua peserta Pemilu; Pileg dan Pilpres pasti sepakat. Apalagi KPU sebagai penyelenggara jangan ada ruang lagi untuk bermain oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," dia menjelaskan.

Mustafa mengapresiasi respons KPU atas laporan pihaknya. KPU telah menetapkan waktu 10 hari untuk menyisir data ganda tersebut. Kendati dinilai cukup singkat, diharapkan persoalan ini dapat segera diatasi.

"Meskipun kita sudah sampaikan secara teknis cukup berat untuk waktu 10 hari, karena untuk meng-input data saja butuh waktu sekitar dua minggu. Tapi dengan peningkatan sistem IT dan SDM yang profesional, kita bisa intensif bekerja. Sehingga dari waktu sepertiga dari waktu 10 hari itu kita bisa punya paparan data yang sama untuk disamakan. Lalu kita akan samakan dalam paruh waktu yang kedua," paparnya.

Dalam penyisiran pemilih ganda ini, KPUD juga akan melakukan kroscek temuan data 25 juta pemilih ganda tersebut. Data yang disampaikan ke KPU pusat itu akan diolah dan kemudian untuk diteruskan ke KPUD.

"Yang jelas data yang 25 juta itu sudah kita sampaikan semua dan akan diolah KPU. Kita siap mendampingi dengan data yang baru. DPT yang 185 juta ditambah (DPT) luar negeri 2 juta itu, jadi total 187 juta itu akan kita olah kembali Sebagian mungkin bisa sama dengan DPS yang kita terima," jelasnya.

Semua parpol pengusung Prabowo-Sandi juga akan membantu KPU dalam penyisiran data pemilih ganda ini. Mustafa juga berharap langkah yang sama turut dilakukan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf.

"Ini juga menjadi milik seluruh partai politik peserta Pemilu, partai pengusung semua pasangan calon karena semua berkepentingan dengan DPT ini," jelasnya.

Reporter: Hari Ariyanti