Permintaan Terakhir Jamaluddin Sebelum Ditolak KPUD DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menolak Jamaluddin, yang berniat maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen. Bukan tanpa alasan Jamaluddin ditolak.

Jamaluddin hadir empat menit sebelum penutupan penyerahan syarat dukungan untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI perseorangan. Namun pasangannya belum datang bersama berkas syarat dukungan melalui jalur independen. Sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) berkas penyerahan syarat dukungan perseorangan paling telat diserahkan pukul 16.00 WIB.

"Berkasnya itu yang paling utama. Jadi sebenarnya, itu dulu yang harus sampai," ucap Ketua KPUD DKI Sumarno di Jakarta, Minggu (7/8/2016).

Mendengar dia ditolak KPUD DKI Jakarta, Jamaluddin pun langsung mengibaratkan dirinya sebagai salah satu narapidana kasus narkoba yang telah dihukum mati, Freddy Budiman. Dia pun meminta permintaan terakhir.

"Laksana Freddy Budiman, biasanya mau vonis, ditanyakan ada permintaan terakhir. Jadi saya mengajukan permintaan terakhir saya," tutur Jamaluddin.

Mendengar hal itu, Ketua KPUD DKI pun mempersilakan Jamaluddin menyampaikan pesannya.

"Belum ada sampai sekarang anak Betawi asli jadi gubernur. Saya ini ke KPUD butuh perjuangan. Macet, saya cegat pengendara motor dan saya upahin Rp 100 ribu. Saya berjuang ke sini. Anak Betawi ini bisa dikasih kesempatan. Kalau karena detik per detik, menit per menit, saya keberatan," ungkap Jamaluddin.

"Saya ini relatif lama hampir 3 bulan. Kenapa begitu? Saya melihat dari tokoh Betawi, siapa yang mencalonkan diri. Tapi enggak ada. Akhirnya saya maju, mengikuti proses," lanjut Jamaluddin.

Namun, hal itu tak meluluhkan hati Ketua KPUD DKI Sumarno. Dia tetap berpegang teguh, sebagaimana Peraturan KPU (PKPU).

Saat hendak beranjak pergi, awak media menanyakan Jamaluddin soal berapa KTP yang telah berhasil dikumpulkannya. "Cukuplah KTP. Yang tahu itu tim saya. Saya enggak hitung satu-satu," tutur Jamaluddin.