AEML Tekankan Ekosistem Jadi Kunci Perkembangan Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Percepatan kendaraan listrik di Indonesia, mulai menunjukan arah yang lebih jelas. Hal tersebut, seiring dengan dorongan kebijakan dari pemerintah, dan meningkatnya kesiapan industri.

Transisi ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tapi juga berkaitan erat dengan ketahanan energi, lingkungan, serta penguatan struktur industri nasional.

Kendaraan listrik dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak impor.

Selain itu, adopsi EV diyakini mampu mengurangi beban subsidi BBM sekaligus memperbaiki kualitas udara, khususnya di kawasan perkotaan yang selama ini menjadi titik dengan tingkat polusi tinggi.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan landasan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Aturan ini menjadi salah satu pondasi utama pengembangan ekosistem kendaraan listrik, dengan tujuan mendorong adopsi EV secara bertahap serta membuka jalan bagi penguatan industri otomotif dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Aliansi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), Rian Ernest menilai pengembangan kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara terpisah.

Menurutnya, pendekatan ekosistem menjadi kunci agar kebijakan dan implementasi EV berjalan secara berkelanjutan.

"Semakin banyak kendaraan listrik di jalan, dampaknya bukan hanya ke lingkungan, tetapi juga ke penguatan ketahanan energi nasional," ujarnya dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Selain itu, AEML juga melihat Perpres 79/2023 sebagai instrumen penting untuk menyelaraskan kepentingan pasar dan industri.

Regulasi tersebut dinilai memberikan kepastian arah kebijakan sekaligus membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Selama masa implementasinya, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beragam insentif dan bentuk dukungan.

Dalam periode 2022–2025, pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan penjualan EV, masuknya berbagai merek internasional dan domestik, serta pembangunan fasilitas manufaktur di dalam negeri.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi yang terarah mampu secara efektif menstimulasi aktivitas industri dan investasi, sekaligus mendukung tujuantransisi energi nasional.

Seiring dengan berakhirnya masa berlaku Perpres 79/2023, menjadi sangat penting untuk mengomunikasikan dan mendiseminasikan capaian pelaksanaan kebijakan tersebut secara komprehensif dan akuntabel melalui sebuah laporan resmi.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk media, pelaku industri, akademisi, serta pembuat kebijakan, untuk memahami kontribusi Perpres 79/2023, dinamika pasar yang terbentuk, serta arah kebijakan transisi energi Indonesia ke depan.

Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri BUMN Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa percepatan kendaraan listrik merupakan strategi nasional jangka panjang.

Ia menjelaskan bahwa Perpres 79/2023 dirancang dengan pendekatan bertahap, mulai dari pembukaan pasar hingga kewajiban produksi dalam negeri.

"Target akhirnya bukan hanya peningkatan penjualan EV, tetapi membangun basis industri dan penguasaan teknologi di Indonesia," pungkas Rachmat.