Puluhan Anggota DPRD di Sumut Batal Dilantik

Liputan6.com, Medan: Sebanyak 20 DPRD sejumlah kabupaten/kota di Sumatra Utara yang tersangkut kasus ijazah palsu gagal dilantik selama rangkaian pelantikan yang berlangsung sejak 14 Agustus lalu. Sementara 30 calon legislatif juga terancam tidak dilantik karena beberapa kasus pelanggaran. Demikian data yang diperoleh SCTV dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilu Sumut di Medan, baru-baru ini.

Menurut informasi, 20 caleg terpilih yang batal dilantik berasal dari tujuh daerah, yakni Dairi, Mandailing Natal, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Tanah Karo, dan Pematang Siantar. Empat di antaranya akan bertugas di DPRD Tingkat I Sumut. Sedangkan 30 caleg yang terancam tidak dilantik berasal dari Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Labuahan Batu, dan Tebingtinggi. Rencananya, pelantikan anggota DPRD daerah berlangsung hingga September mendatang.

Terkait anggota legislatif bermasalah, Polri juga tengah mengusut sejumlah kasus korupsi. Tengok saja, Kepolisian Daerah Metro Jaya yang intens memeriksa anggota DPRD Depok, Bogor, Jawa Barat. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi sekitar Rp 9 miliar. Menurut Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Firman Gani, saat ini status anggota Dewan itu masih tersangka. Firman mengatakan, tim penyidik juga akan memanggil Ketua DPRD Depok Sutadi untuk dimintai keterangan.

Sejak terbongkarnya kasus korupsi itu, suasana kantor DPRD Depok nampak lengang. Staf Hubungan Masyarakat DPRD Depok mengatakan, Sutadi menolak untuk ditemui. Begitu juga dengan anggota DPRD Depok lainnya.

Sejauh ini, kasus korupsi di tubuh lembaga legislatif terus terungkap. Contoh lain adalah terungkapnya kasus korupsi DPRD Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebanyak 25 anggota Dewan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana APBD sebesar Rp 1,9 miliar. Anehnya, tujuh anggota DPRD Kendari tetap bisa mengikutu pelantikan [baca: Tujuh Anggota DPRD Kendari Terlibat Korupsi Dilantik].(OZI/Chaerul Dharma dan Cuk Arbianto)