Wamendagri Ingatkan Humas Pemerintah, Jangan Lambat Hadapi Disinformasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta humas pemerintah bergerak cepat menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang berkembang di ruang digital.

Menurut Bima, kecepatan menjadi kunci karena pola penyebaran informasi saat ini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Masyarakat dapat merekam sebuah peristiwa, mengunggahnya ke media sosial, dan membuatnya menjadi viral sebelum pemerintah sempat memberikan penjelasan.

Pesan itu disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai pembicara dalam Forum Koordinasi bertema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi" yang digelar secara hybrid dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

"Kenapa harus cepat Bapak-Ibu? Karena tantangannya sangat berbeda. Kalau dulu, panggung media itu driven by the government. Pemerintah mendesain rilis, memaksimalkan kanal sampai ke masyarakat. Sekarang terbalik, masyarakat melihat, merekam, mengunggah, menjadi viral, terbentuk perception, baru pemerintah merespon. Ini dua pola yang sangat ekstrem, yang tidak bisa kita ambil itu sebagai taken for granted," katanya.

Bima mengatakan keterlambatan pemerintah memberikan penjelasan dapat membuat ruang informasi diisi spekulasi maupun narasi yang tidak tepat. Karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme respons yang mampu bekerja dalam hitungan jam, bukan menunggu hingga persoalan berkembang berhari-hari.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memiliki unit khusus untuk memantau dan menangkal hoaks serta DFK. Menurutnya, keberadaan tim semacam itu memungkinkan pemerintah daerah merespons informasi yang berkembang dengan lebih cepat.

"Kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah ini punya unit cyber hoax khusus, yang menangkal itu. Beberapa kota kita pantau sudah ada. Jadi begitu muncul hoaks, begitu muncul DFK tadi, langsung gerak cepat, enggak lama, enggak hitungan hari, mungkin hitungan jam, mereka turun, dan opininya kebetulan berimbang dan kemudian [DFK] hilang," ujarnya.

Selain kecepatan, Bima menilai pemerintah membutuhkan narasi yang terpadu. Humas tidak seharusnya hanya dilibatkan setelah sebuah program atau kebijakan berjalan, tetapi sudah ikut menyusun komunikasi sejak tahap awal.

Menurut dia, keterlibatan tersebut penting agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki pesan yang sejalan ketika menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.

"Fokus kepada narasi tunggal yang dominan, yang direncanakan, disepakati di awal," tambahnya.

Bima juga meminta humas memanfaatkan media monitoring secara lebih optimal. Menurutnya, pemantauan media tidak cukup hanya digunakan untuk melihat seberapa banyak pemberitaan mengenai sebuah program, tetapi juga untuk membaca sentimen dan respons masyarakat.

Dengan cara itu, pemerintah dapat mengetahui lebih awal isu yang berkembang sekaligus menentukan respons yang diperlukan.

Di sisi lain, Bima mengingatkan humas pemerintah agar tidak hanya sibuk membantah informasi yang keliru. Pemerintah juga perlu lebih aktif menyampaikan capaian dan berbagai praktik baik yang terjadi di daerah.

"Mari kita jangan terjebak kepada aktivitas defensif atau reaktif, tapi mari kita jemput bola mengabarkan berita-berita baik. Banyak bertebaran di setiap penjuru negeri, setiap Pemda pasti ada narasi yang inspiratif," tandasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.