Komnas HAM Bakal Berikan Rapor Penilaian HAM terhadap Kinerja Polri

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana menyusun rapor kinerja institusi Polri, khususnya terkait pemenuhan hak asasi manusia (HAM) atas keadilan. Ada 15 indikator yang akan jadi bahan penilaian dalam rapor.

Ketua Komnas Ham Anis Hidayah menjelaskan, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Polri dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Menurutnya aspek criminal justice system sangat lah penting.

Komnas HAM akan memberikan penilaian terhadap Polri dalam penegakan hukum, mulai dari proses penangkapan hingga aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat.

"Kami sedang berproses untuk memulai upaya penilaian HAM atas kinerja kepolisian agar comply dengan hak asasi manusia dalam proses-proses penegakan hukum," kata Anis usai melakukan pertemuan dengan jajaran Mabes Polri, Senin (31/8/2026).

"Jadi sangat detail apa yang tadi kami sampaikan, mulai dari proses penangkapan, bagaimana akses informasi, restorative justice," ujar Anis.

Bagi Komnas HAM, seluruh prosedur hukum yang dilakukan korps Bhayangkara harus sesuai dan tetap menghormati dan memenuhi prinsip-prinsip HAM bagi seluruh pihak yang terlibat.

Anis mengungkapkan Komnas HAM memiliki 15 indikator yang akan menjadi rapor penilaian institusi Polri untuk melihat kualitas pemenuhan hak atas keadilan.

"Jadi memang cukup luas yang kami nilai. Karena hak atas keadilan itu kan memastikan bagaimana due process of law itu berjalan secara berkualitas," terang dia.

Salah satu hal yang jadi titik berat dalam penilaian Komnas HAM adalah elemen persamaan di hadapan hukum di tubuh Polri. Perlindungan terhadap pihak yang pernah berhadapan dengan hukum juga masuk dalam penilaian.

"Perlindungan untuk semua pihak, baik itu saksi, terlapor, tersangka, korban, dan lain-lain," jelas Anis.

Menurut Anis, penilaian merupakan bagian dari mekanisme restorative justice. Komnas Ham akan memeriksa perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, hingga penyandang disabilitas.

"Bagaimana mekanisme penangkapan, permintaan informasi, itu bisa dipastikan bebas dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain," ujar dia.

Lebih jauh Anis menyampaikan, akses bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan hukum menjadi penilaian penting untuk diperhatikan.

"Kemudian akses atas informasi, tidak hanya sebatas informasi yang disediakan secara reguler, tetapi juga harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang mengalami disabilitas," kata Anis.

"Ini akan melihat secara lebih utuh bagaimana proses penyelidikan-penyidikan itu tidak hanya berjalan secara prosedur tetapi juga berpedoman pada penghormatan hak asasi manusia," imbuhnya.