DPRD Minta Pemprov DKI Siapkan Regulasi Baru Pajak Parkir dan Hiburan

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyiapkan kajian regulasi baru terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir dan jasa hiburan sebagai bagian dari persiapan menuju Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Desie mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 memang menunda berlakunya kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara. Meski begitu, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tidak boleh menunda persiapan berbagai perangkat kebijakan yang akan dibutuhkan ketika status DKJ mulai berlaku.

"Kondisi tersebut tidak boleh menghambat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan berbagai perangkat kebijakan yang kelak diperlukan," kata Desie, dikutip Rabu (15/7/2026).

Desie menjelaskan, salah satu kewenangan perlu dipersiapkan sejak dini adalah ketentuan Pasal 41 UU DKJ memberikan ruang bagi Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif PBJT atas jasa parkir paling tinggi 25 persen serta PBJT atas jasa hiburan tertentu pada kisaran 25 hingga 75 persen.

Saat ini, menurut dia, tarif berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 masih sebesar 10 persen untuk jasa parkir dan 40 persen untuk jasa hiburan.

“Memang, kewenangan penyesuaian tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum terbitnya Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara. Namun, tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunda penyusunan kajian, naskah kebijakan, maupun rancangan perubahan regulasi sebagai bentuk kesiapan menghadapi masa transisi menuju Daerah Khusus Jakarta,” ujar Desie.

Oleh karena itu, Fraksi Demokrat–Perindo DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan langkah-langkah persiapan telah dilakukan agar kewenangan dapat diimplementasikan secara terukur, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

“Fraksi Partai Demokrat–Perindo berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjelaskan langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan agar kewenangan tersebut dapat segera diimplementasikan secara terukur, transparan, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta dunia usaha,” kata Desie.