Apindo Minta UMP DKI Segera Ditetapkan

Anggota Dewan Pengupahan, Asril Chaniago, yang mewakili unsur pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyayangkan perwakilan buruh yang tidak hadir dalam rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI. Sedianya rapat UMP itu digelar di Balaikota, Jakarta, Rabu (30/10/2013) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pasalnya, apabila salah satu pihak dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari tiga unsur yakni buruh, pengusaha dan Pemprov DKI tidak hadir, maka UMP belum bisa diputuskan. Sebab, besaran UMP untuk tahun 2014 harus diputuskan secara bersama-sama.

"Kita sudah bertemu 2 kali, ini yang ketiga kalinya tetapi perwakilan buruh tidak datang. Padahal kita harus memutuskan besok kalau sampai tidak datang maka kita harus ambil sikap. Gubernur kan harus memutuskan tanggal 1 November 2013 nanti," ujar Chaniago di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Namun, ia menegaskan jika buruh tetap tidak hadir dalam rapat yang ditunda hingga Kamis ini, maka 2 perwakilan lain yaitu Pemprov DKI dan pengusaha dapat memutuskan besaran UMP hanya berdasarkan dari hasil rapat antar 2 pihak.

"Tahun lalu Apindo walk out terus tuh, tapi tetap diputuskan. Anda ingat kan angka Rp 2,2 dulu tetap diputuskan kan," tukas Asril.

Meski tidak hadir di Balaikota, namun para buruh masih turun ke jalan. Sekitar 1000 buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta serta elemen buruh lainya mendatangi Balaikota DKI, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan Rp 3,7 juta. (Adi)