Polisi Tangkap 321 WNA Sindikat Judol di Hayam Wuruk, Ada dari Vietnam hingga Kamboja

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 321 orang warga negara asing (WNA) telah diamankan terkat aktivitas judi daring itu.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra menjelaskan, para pelaku yang diamankan terdiri dari 57 warga negara Tiongkok, 228 warga negara Vietnam, 11 warga Laos, 13 warga Myanmar, 3 warga Malaysia, 5 warga Thailand, dan 3 warga Kamboja.

“Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang,” ujar Wira dalam konferensi pers, Sabtu (9/5/2026)..

Dia menyebut, aktivitas tersebut dijalankan secara terstruktur dengan memanfaatkan sistem elektronik dan jaringan digital lintas negara yang terorganisir sebagai mata pencaharian para pelaku.

Dalam penggerebekan itu, polisi juga menyita berbagai barang bukti seperti brankas, paspor, handphone, laptop, komputer, serta uang tunai dari berbagai negara.

Selain itu, penyidik menemukan sekitar 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online. Situs tersebut diketahui menggunakan berbagai variasi karakter dan pola penamaan untuk menghindari pemblokiran.

Para pelaku saat ini dijerat dengan Pasal 426 dan/atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Wira menegaskan pihaknya juga terus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan judi online internasional. Termasuk para sponsor yang diduga mendatangkan para pelaku dari luar negeri ke Indonesia.

“Kami juga akan melakukan penelusuran terhadap para sponsor yang kemarin mendatangkan mereka dari luar negeri," ujarnya.

Selain itu, penyidik juga akan memperluas pengembangan kasus dengan menggandeng sejumlah instansi terkait untuk memperkuat penanganan perkara tersebut.

"Kita juga akan melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait, dalam hal ini dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kemudian dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ini untuk tujuan nantinya pengembangan lebih lanjut,” kata Wira.

Dia menegaskan koordinasi lintas lembaga tersebut penting untuk mengungkap jaringan secara lebih menyeluruh dan memastikan penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan saja.