Seskab Teddy Jelaskan soal Iuran untuk Board of Peace: Indonesia Belum Bayar

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menjelaskan mengenai iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza sebesar USD 1 miliar.

"Mengenai biaya USD 1 miliar adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib," kata dia seperti dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (5/2/2026).

Dia menyampaikan apabila tidak membayar iuran, maka keanggotan di Dewan Perdamaian hanya akan berlangsung selama tiga tahun. Teddy menekankan Indonesia hingga kini belum membayar iuran Dewan Perdamaian.

"Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," jelas dia.

Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dalam keanggotaan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Namun, Teddy menjelaskan Indonesia dapat menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.

"Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," tutur Teddy.

Saat ini, Indonesia resmi bergabung Board of Peace bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Mulai dari, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Arab Emirate, dan Pakistan.

Teddy menuturkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tak hanya sekedar mengikuti rapat maupun pertemuan resmi saja. Dia menegaskan Indonesia bergabung Board of Peace untuk membantu mengurangi peperangan di Palestina.

"Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," pungkas Teddy.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Dino Patti Djalal menyebut Presiden Prabowo Subianto mengambil pendekatan realistis dalam menyikapi masalah Palestina. Salah satunya, dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Dino pun mendukung Indonesia bergabung dalam organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump itu. Menurut dia, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace merupakan opsi satu-satunya untuk mendorong gencatan senjata serta mencapai perdamaian di Gaza.

"Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah Board of Peace ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata," kata Dino usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia menilai Prabowo bersikap realistis dalam memasang ekspektasi terhadap Board of Peace. Dino menyampaikan Prabowo menyadari akan adanya risiko besar, termasuk kuatnya pengaruh Israel terhadap kebijakan AS sebagai aktor kunci dalam dewan tersebut.

Kendati begitu, kata dia, Prabowo meyakini pengaruh tersebut dapat diimbangi dengan membangun kekompakan bersama negara-negara Islam yang tergabung dalam Board of Peace.

"Dengan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Jadi Beliau cukup realistis, ada risikonya," jelas Dino.

Dino mengatakan, Prabowo juga menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengikuti perkembangan Board of Peace. Bahkan, Prabowo disebut berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari organisasi tersebut jika langkah-langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.

"Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi," tutur dia.

Dino mengatakan, diskusi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut berjalan sangat terbuka, candid, dan dua arah. Tidak ada pembatasan topik, termasuk pembahasan mengenai risiko, skenario terburuk, hingga potensi dampak negatif bagi Indonesia ke depan.

"Saya surprise karena suasananya totally open. Diskusinya tidak satu arah, sangat terbuka, penuh dengan masukan, kritik, risiko, dan semua itu ditampung dan direspons langsung oleh Presiden," ucap Dino.