Kemendagri Dorong Kolaborasi Antardaerah dalam Penanganan Pengelolaan Sampah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya kerja sama lintas daerah dalam menangani persoalan sampah yang kian kompleks. Permasalahan persampahan dinilai menjadi tantangan serius karena dampaknya yang meluas.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah telah memiliki dasar hukum.

Dia menyebut, pemerintah daerah (pemda) dapat memanfaatkan regulasi yang ada sebagai landasan untuk menjalin kerja sama penanganan sampah.

"Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik telah membuka ruang bagi kerja sama antar daerah. Sementara berbagai regulasi tentang kerja sama daerah juga bisa dijadikan payung hukum oleh kita bersama," ujar Wiyagus, melansir Antara, Rabu (14/1/2026). 

Persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Masalah persampahan berdampak pada pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aspek sosial dan ekonomi.

"Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan skema kerja sama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan," ucap Wiyagus.

Pemerintah daerah didorong memiliki keberanian dalam mengeksekusi kebijakan serta memperkuat kolaborasi lintas wilayah guna meminimalkan risiko bencana akibat pengelolaan sampah yang belum optimal.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, pengelolaan sampah tidak lagi dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah.

"Pendekatan aglomerasi persampahan menjadi solusi strategis melalui kerja sama antardaerah dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur serta sistem persampahan yang terintegrasi," kata Yusharto.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendorong pergeseran paradigma dari kumpul, angkut, dan buang menuju pengelolaan sampah berkelanjutan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

"Timbunan sampah terus meningkat setiap tahunnya, sementara kapasitas pengelolaan yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu mengimbangi laju produksi sampah. Dalam situasi ini transformasi sistem pengelolaan sampah menjadi suatu keniscayaan," kata Yusharto.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menilai penanganan persoalan sampah harus dilakukan secara adil dan melibatkan seluruh pihak. Menurutnya, beban pengelolaan sampah tidak seharusnya ditanggung oleh satu daerah saja.

"Seluruh daerah tentu berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan sampah hanya memang rasa keadilanlah yang harus dijadikan sebagai salah satu poin penting bagaimana penyelesaian sampah ini sehingga tidak seolah-olah bebannya menjadi beban daerah saja," ujar Dedie.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah berbasis aglomerasi merupakan isu strategis perkotaan yang membutuhkan kolaborasi lintas wilayah serta keterlibatan sektor industri.

"Kalau menurut saya, pemerintah pusat juga harus mengajak industri untuk bertanggung jawab, yang belum bisa ditanggulangi pemerintah daerah, juga bisa ditanggulangi oleh para pelaku industri," jelas Dedie.

Forum Diskusi Aktual ini dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Wali Kota Tangerang Selatan dan Wali Kota Bekasi. Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.