Polda Metro Imbau Warga Jakarta Rayakan Tahun Baru 2026 dengan Sederhana, Ajak Doa Bersama

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat Jakarta menyambut pergantian Tahun Baru 2026 secara sederhana, tanpa pesta kembang api. Imbauan ini menyusul instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melarang penyelenggaraan kembang api di seluruh wilayah Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kepolisian sudah menyampaikan imbauan langsung kepada para importir dan pedagang kembang api agar tidak menjual maupun menggelar atraksi kembang api saat malam pergantian tahun.

Imbauan serupa juga ditujukan kepada pelaku usaha pariwisata, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta pengelola objek wisata di Jakarta, agar mematuhi kebijakan Gubernur tersebut.

Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, seperti doa bersama.

"Polda Metro Jaya melakukan himbauan ke para importir dan pedagang untuk merayakan pergantian malam tahun baru 2026 dengan doa bersama dan mengedepankan empati terhadap saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana alam di Sumatera," kata dia dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).

Budi menegaskan, penegakan surat edaran Gubernur DKI menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, kepolisian akan tetap melakukan pendampingan di lapangan, khususnya oleh Polda Metro Jaya.

"Penegakan surat edaran gubernur DKI oleh Satpol PP dan tentunya ada pendampingan dari kepolisian khususnya Polda Metro Jaya," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang penyelenggaraan kembang api dalam perayaan malam Tahun Baru 2026 di seluruh wilayah Jakarta.

Larangan tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta dan akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah.

"Yang semula kami merencanakan memang ada kembang api dan sebagainya tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12/2025).

Larangan tersebut mencakup seluruh kegiatan yang membutuhkan perizinan, termasuk acara di perhotelan, pusat perbelanjaan, dan lokasi-lokasi komersial lainnya. Pemprov DKI, lanjut Pramono, meminta seluruh pihak yang berada dalam kewenangan perizinan pemerintah daerah agar mematuhi kebijakan tersebut.

"Semua yang memerlukan perizinan, perhotelan maupun di pusat perbelanjaan dan sebagainya, semuanya kita minta untuk tidak ada kembang apinya," ucap dia.

Meski demikian, Pramono mengakui Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk melarang secara penuh aktivitas kembang api yang dilakukan oleh masyarakat secara personal.

Menurut dia, pemerintah hanya dapat mengatur kegiatan yang berada dalam ruang perizinan dan kewenangan Pemprov DKI. "Jika ada perorangan yang menyalakan kembang api tentunya kami tidak bisa mengatur itu," terang Pramono.

Oleh sebab itu, Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak akan menggelar razia terhadap pedagang maupun masyarakat yang bermain kembang api pada malam Tahun Baru. Kebijakan tersebut diambil agar suasana pergantian tahun tetap berlangsung kondusif.

Pramono menegaskan, setelah Surat Edaran Sekda diterbitkan, seluruh pihak yang berada dalam lingkup pengaturan pemerintah daerah diharapkan dapat mematuhinya. Ia meyakini kebijakan tersebut akan ditaati tanpa perlu tindakan represif.

"Tentunya kalau SE Sekda sudah keluar, orang-orang akan menaatinya," ucap Pramono.

Larangan kembang api ini merupakan bagian dari konsep perayaan Tahun Baru di DKI Jakarta menyusul keprihatinan atas berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta akan mengganti kembang api dengan pertunjukan visual lain berupa video mapping dan drone.

Pramono juga mengimbau masyarakat Jakarta untuk menahan diri dan tidak menyalakan kembang api maupun petasan sebagai bentuk empati terhadap para korban bencana. Ia harap, kebijakan tersebut tidak mengurangi esensi perayaan Tahun Baru bagi warga Jakarta.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta kali ini betul-betul mengimbau masyarakat yang masih berkeinginan bermain kembang api maupun petasan karena peristiwa yang terjadi di Sumatra dan beberapa daerah lain yang perlu keprihatinan kita. Saya mengimbau betul kali ini untuk ditiadakan," pungkas Pramono.