Menko PM Muhaimin Iskandar: Politik Luar Negeri Indonesia Saat Ini Perkuat Fondasi Pemberdayaan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menilai, arah politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menjadi fondasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun masyarakat yang berdaya secara berkelanjutan.

"Politik luar negeri Indonesia saat ini tidak lagi berhenti pada urusan elite atau sekadar retorika diplomatik. Politik luar negeri telah menjadi instrumen nyata untuk memastikan rakyat lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik," ujar Muhaimin dalam keterangannya, Rabu 24 Desember 2025.

Dia menegaskan, fungsi utama politik luar negeri adalah mewujudkan kepentingan nasional, yang bagi Indonesia berarti melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini sebagaimana amanat UUD 1945.

Dalam kerangka itu, menurut Muhaimin, Prabowo telah berhasil menerjemahkan prinsip bebas dan aktif menjadi strategi operasional yang nyata. Bukan hanya sekadar slogan zero enemy, thousand friends.

"Bebas dan aktif hari ini berwujud kebebasan Indonesia untuk menentukan kepentingannya sendiri dan memperjuangkannya di panggung internasional," ucap dia.

Menurut Muhaimin, strategi ini tercermin, misalnya dari partisipasi Indonesia di forum BRICS sekaligus tetap menjaga hubungan strategis dengan kekuatan Barat tradisional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

"Pendekatan ini dikenal sebagai strategic hedging yang memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan sambil memanfaatkan peluang global untuk kepentingan rakyat," papar dia.

Lebih lanjut, Muhaimin menilai wujud konkret lainnya adalah pada penguatan diplomasi ekonomi yang antara lain terlihat dari pembentukan Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi di Kementerian Luar Negeri.

Baginya, ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak sekadar simbolik, tetapi berorientasi pada hasil konkret bagi penguatan perekonomian nasional yang berdampak pemberdayaan.

Menurut Muhaimin, langkah aktif Kementerian Luar Negeri mengupayakan kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) yang telah dimulai pada 2022 untuk dapat ditandatangani pada akhir tahun ini, juga akan membuat Indonesia mampu menjangkau pasar seluruh benua Biru.

"Diplomasi ekonomi menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan rakyat. Inilah bentuk pemberdayaan yang berdampak nyata dan akan berdampak pada optimalisasi penanggulangan kemiskinan," terang dia.

Muhaimin juga menyinggung soal langkah penempatan duta besar. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terlebih dahulu menetapkan redefinisi arah politik luar negeri dan strategi operasional bebas aktif. Setelah arah gerak politik telah jelas, penempatan duta besar akan dilakukan agar setiap posisi diplomatik dijalankan secara konsisten sesuai arahan presiden.

"Dubes itu teknis diplomasi, yang menjalankan arah yang telah ditetapkan presiden," ujar pria yang karib juga disapa Cak Imin.

Politik luar negeri yang berfokus pada rakyat juga tercermin dalam perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Muhaimin menyebut pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang dari Myanmar menunjukkan diplomasi bekerja langsung untuk melindungi masyarakat.

"Komitmen Indonesia pada hak asasi manusia juga diakui dunia. Nominasi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, yang menegaskan peran aktif dan kredibel Indonesia di panggung internasional," kata Cak Imin.

Dalam isu geopolitik, menurut dia, peran Indonesia pun semakin nyata. Untuk kasus Palestina, menurutnya Indonesia tidak hanya tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, namun juga melakukannya dengan pendekatan yang strategis dan kredibel.

Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator yang tegas, rasional, dan dipercaya.

"Keberpihakan pada Palestina dilakukan dengan menjaga martabat bangsa sekaligus meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah global," kata Cak Imin.

Terakhir, dia menyatakan bahwa semua langkah yang telah dilakukan mempertegas tujuan politik luar negeri sebagai fondasi pemberdayaan masyarakat.

Dengan strategi yang matang dan berkelanjutan, diplomasi Indonesia menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan domestik, membuka peluang ekonomi, melindungi hak dasar, dan menciptakan masyarakat yang berdaya.

"Diplomasi kita tidak mengejar populisme jangka pendek, tetapi manfaat nyata jangka panjang bagi rakyat," pungkas Cak Imin.