Megawati Sudah Peringatkan Whoosh 10 Tahun Lalu

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga PDI Perjuangan MY Esti Wijayati mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah pernah mengingatkan mengenai nilai manfaat dari proyek kereta cepat Whoosh pada 2015.

"Ya kalau soal Whoosh saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu," ujar dia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Senin (28/10/2025).

Esti menegaskan, PDIP tegas terhadap pemberantasan korupsi. Menurut dia, bila proyek Whoosh terbukti ada pelanggaran hukum, maka penegak hukum wajib melakukan penindakan.

"Sesuatu yang memang tuh terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu," tegas dia.

Di lokasi sama, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyebut pengusutan dugaan mark up Whoosh menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP mendukung KPK bergerak mengusut dugaan korupsi proyek tersebut.

"Dugaan mark up tuh urusan hukum, urusan KPK, biar saja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoalan itu untuk diperiksa gitu saja PDI Perjuangan ya," kata Ribka.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan, partainya tengah mendalami permasalahan yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. PDIP menugaskan fraksinya di DPR untuk mengkaji secara menyeluruh.

"Kami sudah menugaskan fraksi termasuk Pak Haris Turino untuk melakukan kajian-kajian itu dan menyampaikan sikap," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Hal itu disampaikan Hasto setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk menutup utang proyek yang nilainya menembus Rp 116 triliun.

Hasto mengatakan, PDIP ingin mengetahui secara secara terang-benderang, apa yang sebenarnya terjadi. Fraksi PDIP, kata dia, sudah menugaskan Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, untuk melakukan kajian dan menyampaikan sikap.

"Karena ini kan berkaitan dengan data, berkaitan dengan bagaimana kelayakannya, bagaimana perbandingannya, di dalam proses itu, sehingga nanti Pak Haris Turino akan menanggapi," ucap dia.

Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi ikut menangapi terkait polemik masalah utang kereta cepat Whoosh tinggalan pemerintahan Presiden Jokowi. Mantan Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih itu menyatakan bahwa kereta Whoosh merupakan karya terbaik.

“Itu kan kajian sudah dilakukan. Kalau syarat secara technical-nya tanya yang berkompeten ya, (Kementerian) Perhubungan dan pihak-pihak terkait. Tapi kalau saya kan lihatnya Whoosh itu sudah berguna kok, berguna buat masyarakat,” kata dia kepada wartawan saat meninggalkan kediaman pribadi Jokowi di Solo, Jumat (24/10/2025).

Sedangkan terkait masalah utang kereta cepat Whoosh yang menggunung, Budi Arie menegaskan bahwa hal tersebut merupakan investasi dalam jangka panjang.

“Enggak, itu investasi. Detailnya tanya (yang berkompeten), ini kan investasi,” ujar dia.

Permasalahan utang kereta cepat Whoosh itu dikaitkan dengan Jokowi. Budi Arie menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden RI ke-7 tersebut.

“Enggaklah (soal utang kereta cepat Whoosh dikaitkan Jokowi). Itu karya terbaik kok. Kalau enggak ada Whoosh, harusnya ditambahin itu kereta cepat dari Jakarta-Surabaya, eh Banyuwangi. Wong bagus buat rakyat kok programnya,” ucapnya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait polemik utang kereta cepat Whoosh. Jokowi disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Jokowi mengungkapkan awal mula dibangunnya kereta cepat Whoosh. Dia menyebut, proyek itu berangkat dari kemacetan parah yang sudah melanda Jakarta dan sekitarnya selama puluhan tahun, termasuk Bandung.

"Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek kemacetannya parah, termasuk Bandung kemacetannya parah," kata dia kepada wartawan di Solo pada Senin (27/10/2025).

Dalam setahun, lanjut Jokowi, negara mengalami kerugian hingga Rp 65 triliun per tahun khusus di Jakarta. Sementara di Jabodetabek dan Bandung bisa lebih dari Rp 100 triliun.

Untuk mengatasi masalah ini, Jokowi merancang transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta cepat Whoosh, kereta bandara, dan KRL agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara dan KRL agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik," ucapnya.

Jokowi menegaskan bahwa transportasi massal merupakan layanan publik, bukan bisnis mencari laba. Salah satu keuntungan transportasi massal adalah mengurangi emisi karbon dan mempercewat waktu tempuh masyarakat.

"Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa subsidi untuk proyek transportasi massal bukanlah kerugian, melainkan bagian dari investasi jangka panjang.

"Kayak MRT itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus ke (Bundaran) HI," ujar dia.

"Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp 4,4 triliun dari itung-itungan kami dulu 12 tahun yang lalu," tambahnya.

Jokowi juga menyoroti dampak positif lain dari pembangunan transportasi massal seperti MRT dan kereta cepat Whoosh. Menurutnya, jumlah penumpang yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi dari sepeda mobil, motor ke transportasi massal tidak mudah untuk merubah karakter nggak mudah. Tetapi yang kita lihat MRT sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya," katanya.

Dia menambahkan, pembangunan transportasi massal tak hanya soal mobilitas, tetapi juga membawa efek berganda bagi perekonomian.

"Sekali lagi kita harus berhitung multiplayer effect ekonominya. Contoh, kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi. Kemudian menumbuhkan UMKM warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru itu. Kemudian wisata, di Bandung dengan adanya Woosh menigkat dengan baik, nilai properti juga naik. Saya kira kemanfaatannya seperti itu," ucapnya.

Sebagai informasi, total utang proyek kereta cepat Whoosh saat ini diperkirakan mencapai USD 7,3 miliar atau sekitar Rp 116 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merepons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md soal dugaan mark up pada proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pihaknya selalu terbuka untuk menindaklanjuti setiap informasi terkait dugaan korupsi, termasuk dugaan mark up proyek Whoosh.

Secara teknis, lanjut Budi, langkah KPK untuk bertindak tidak selalu menunggu laporan aduan. Sebab, ada mekanisme membangun kasus dari awal atau yang dikenal dengan istilah case building.

"KPK dalam menelusuri berdasarkan temuan indikasi awal adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dalam suatu penanganan perkara oleh KPK, tentunya tidak hanya bermula dari laporan aduan masyarakat. Namun KPK juga bisa melakukan case building,” kata Budi kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Senin, (20/10/2025).

Budi memastikan, KPK selalu proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat atau case building secara mandiri. Tujuannya untuk memastikan setiap dugaan korupsi dapat diungkap berdasarkan bukti yang kuat dan akurat.

"KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, proaktif untuk menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi," tutur Budi.

Budi menilai, informasi yang masuk dari publik merupakan bentuk partisipasi dalam memperkuat peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak terkecuali, informasi yang disampaikan dari Mahfud MD.

"KPK selalu terbuka kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid adanya dugaan tindak pidana korupsi, silakan dapat menyampaikan kepada KPK, baik nantinya akan menjadi informasi awal maupun pengayaan bagi KPK dalam penanganan suatu perkara," kata dia.