Komisi X DPR: Kasus SMAN 1 Cimarga Harusnya Diselesaikan Internal Sekolah, Tanpa Harus Pidana

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyayangkan kasus yang terjadi setelah adanya siswa SMAN 1 Cimarga ketahuan merokok oleh guru.

"Kita tentu menyesalkan kejadian tersebut, meskipun peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran bersama," ujar Hetifah kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Menurut dia, sekolah mematuhi aturan Permendikbud yang melarang aktivitas terkait rokok di lingkungan sekolah. Menurutnya, aturan ituuntuk menciptakan lingkungan sekolah bebas rokok.

"Sekolah, terutama kepala sekolah, memang memiliki tanggungjawab sangat besar dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk memasukkan larangan merokok dalam tata tertib sekolah," terang Hetifah.

Meski demikian, lanjutnya, apabila ada siswa melanggar maka sebaiknya sekolah tidak menghukum dengan tindakan yang melanggar hak peserta didik dari segi kekerasan.

Di sisi lain, ia menilai orang tua siswa yang melaporkan anaknya usai ditampar akibat ketahuan merokok bukan langkah bijak.

"Tindakan orang tua siswa yang melaporkan kasus tersebut ke polisi karena anaknya didisiplinkan akibat merokok di sekolah juga bukanlah langkah yang bijak," kata Hetifah.

Politikus Golkar itu menilai, seharusnya penyelesaian kasus itu bisa dilakukan di internal sekolah, tanpa perlu dibawa ke ranah hukum.

"Sebab persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal satuan pendidikan," terang Hetifah.

Ia berharap, kasus itu tidak membuat kepala sekolah langsung dinonaktifkan.

"Saya berharap, kepala daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan tidak serta-merta menonaktifkan kepala sekolah yang tengah menghadapi persoalan seperti ini," pungkas Hetifah.

Sebelumnya, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten berinisial DP dinonaktifkan usai diduga menampar siswa dengan murid berinisial ILP (17) karena ketahuan merokok. Sementara, siswa merokok hanya diberi sanksi teguran oleh guru Bimbingan Konseling (BK).

Orang tua murid yang merokok di lingkungan sekolah juga dipanggil dan diberi penjelasan oleh Guru BK SMAN 1 Cimarga mengenai pelanggaran yang dibuat sang anak.

"Untuk siswa tetap ada sanksi, yaitu teguran. Guru BK sudah menangani dan orang tua juga sudah menerima. Jadi siswa tetap diberi pembinaan karena kesalahannya merokok," kata Kabid SMA Disdikbud Banten Adang Abdurrahman, Rabu 15 Oktober 2025.

Adang sudah bertemu dengan murid dan orang tuanya. Mereka mengakui kesalahan yang diperbuat sang anak. Namun di sisi lain, keduanya tidak terima ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kepsek SMAN 1 Cimarga.

"Siswa yang bersangkutan tetap diberikan sanksi. Saya sudah bertemu dengan siswa dan orang tuanya. Mereka menyadari bahwa perbuatannya yaitu merokok di sekolah adalah pelanggaran," terangnya.

Di sisi lain, kasus Kepsek SMAN 1 Cimarga ditangani terpisah oleh Disdikbud Banten. Pemerintah beralasan tidak ada pembenaran kekerasan terjadi di lingkungan sekolah.

Menurut Adang, siswa beserta orang tuanya yang melanggar peraturan seperti merokok sekolah harus dipanggil dulu ke ruangan BK kemudian diberi penjelasan kesalahan setelah itu diberi hukuman.

Pemprov Banten mencontohkan, ada sekolah yang menerapkan poin bagi siswa yang melakukan kesalahan. Jika sudah mendapat nilai tertentu, baru diberi hukuman.

"Cara yang baik adalah dengan memanggil siswa ke ruang khusus, memberikan penjelasan, dan bila perlu memanggil orang tua. Di beberapa sekolah juga diterapkan sistem poin. Jika poin sudah terkumpul banyak, baru ada sanksi yang lebih berat," jelasnya.