Pesan Megawati ke Kader PDIP: Jalankan Ideologi Pancasila dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri berkomitmen melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlakukan tidak adil di luar negeri.

Megawati disebut turun langsung untuk memberikan perlindungan kepada PMI, salah satunya kasus PMI di Rusia yang ditanganinya secara langsung demi memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.

Hal itu diceritakan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka workshop 'Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia' di Sekolah Partai Lenteng Agung secara hybrid, Kamis (9/10/2025).

"Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

Hasto menyampaikan, Megawati Soekarnoputri terus mempertegas komitmennya terhadap aspek perlindungan PMI dengan menghadirkan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia dalam struktur Partai pada periode 2025-2030.

Selain itu, kata Hasto, Presiden Kelima RI itu juga terus mempertegas mekanisme pemulangan PMI harus dilaksanakan dengan cepat.

Pasalnya, lanjut dia, perlindungan terhadap PMI yang menghadapi persoalan, tidak boleh ditunda-tunda dalam proses pemulangan.

"Ibu Megawati mempertegas jika ada persoalan, proses pemulangan jangan ditunda-tunda," kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan pesan yang selalu disampaikan Megawati kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPPN) bahwa jalankan terus ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

"Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita telah mengatakan dan sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan," papar Hasto menyampaikan pesan Megawati.

Workshop ini menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Eva Trisiana, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends, serta perwakilan organisasi buruh.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut dia, ini bukan sekedar persoalan teknis dan pelanggaran HAM semata, tapi juga soal ideologis.

Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi yang digelar DPP PDIP melalui Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tema 'Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia', Kamis (9/10/2025).

"Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta.

Menurut dia, PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran Indonesia. Karenanya, Hasto pun mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus.

"Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran," jelas Hasto.

Ingatkan Akan Cita-cita Besar IndonesiaHasto pun mengingatkan pada cita-cita pendiri Indonesia, bahwa negara hadir untuk menjamin bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

"Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya," kata dia.

Adapun turut hadir, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

Selain itu, ada juga sejumlah Anggota DPR seperti TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.