63 Dapur MBG di Tangerang Belum Kantongi Sertifikat Higienis, Tapi Sudah Beroperasi

Liputan6.com, Tangerang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi mengatakan, sebanyak 63 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Meski belum mengantongi SLHS, dia menuturkan, 63 SPPG tersebut sudah beroperasi.

"Iya memang semuanya belum, kita ada 63 SPPG, itu juga bukan di Kabupaten Tangerang saja," kata dia Jumat (3/10/2025).

Karena itu, dia mendorong SPPG di Kabupaten Tangerang untuk mengurus penerbitan SLHS sebagai salah satu upaya antisipasi keracunan MGB.

"Dari dulu enggak ada (SLHS), sekarang kita yang panggil mereka (SPPG) karena ada kasus-kasus yang keracunan itu kan di daerah lain," kata Hendra.

Seperti dilansir dari Antara, dia menjelaskan saat ini para penyedia atau dapur tengah mengurus kelengkapan syarat administrasi. Surat ketetapan pendirian SPPG dari BGN menjadi salah satu syarat yang vital.

Ia mengatakan, seusai melengkapi administrasi, maka akan dilakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi dapur SPPG, tahapan pengolahan makanan, hingga pendistribusiannya.

Adapun indikator kelaiakan antara lain, tempat penyimpanan bahan makanan, pendingin ruangan, dan tata cara pengolahan makanannya.

"Kemudian waktu pengantaran ke sekolah dari waktu memasaknya berapa lama gitu," jelas Hendra.

Pihaknya juga akan mengambil sampel makanan hasil olahan SPPG untuk dicek di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda).

"Mungkin airnya dan bahan makanannya kita ambil sampel, diperiksa di lab kesda, dan itu butuh waktu 2 minggu biasanya," ungkap Hendra.

Dia menambahkan SLHS terbit paling lama dua pekan setelah syarat administrasi dan verifikasi lapangan dilengkapi. "Paling lama 13 hari, tapi bisa 5 hari," ucap dia.

Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Banten, Intan Nurul Hikmah meminta 63 pemilik SPPG yang beroperasi di daerah itu segera kantongi SLHS.

"Pasti ditekankan (soal SLHS) karena pemerintah harus turun tangan, melihat prosesnya seperti apa, bahan bakunya apakah higienis atau tidak," kata dia.

Intan menyebutkan, intervensi pemerintah daerah dalam mendorong SPPG untuk segera mengurus SLHS sebagai langkah mengantisipasi adanya kasus keracunan dalam Program MBG.

Kepemilikan SLHS, lanjut dia, kini diwajibkan bagi seluruh SPPG yang mendistribusikan makanan bagi siswa-siswi dan juga ibu hamil.

"Apalagi Program MBG ini bukan hanya untuk anak sekolah, tapi juga ibu hamil, anak PAUD, dan lain-lain," kata dia.