Menhan: BIN Terus Pantau dan Melapor ke Presiden Terkait Dinamika Lapangan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pembahasan sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurut Sjafri, Presiden Prabowo Subianto meminta Polri dan TNI untuk tegas terhadap pihak yang mencoba menggangu kedaulatan.

“Polri dan TNI akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga bisa mengganggu kedaulatan NKRI,” kata Sjafrie saat jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Selain itu, Sjafrie menyebut Badan Intelejen Negara (BIN) harus selalu melaporkan situasi dan dinamika di lapangan.

“BIN Ditugaskan untuk terus memantau situasi intelejen dan melaporkan kepada Pak presiden pada kesempatan kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan,” ungkapnnya.

Sebelumnya, Sjafrie menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pergi kemana pun dan tetap berada di Indonesia untuk memantau situasi nasional saat ini pasca demo besar-besaran di beberapa kota se-Indonesia, termasuk Jakarta. Penegasan itu disampaikan usai ada kabar bahwa kepala negara akan bertolak ke China dalam agenda kenegaraan.

"Bahwa presiden saat ini berada di tanah air dan terus memantau perkembangan yang ada di wilayah nasional kita khususnya di ibukota Jakarta," ujarnya.

Sjafrie melanjutkan, dalam kaitan stabilitas nasional, Prsiden Prabowo sudah memberi penekanan kepada kepolisian negara republik Indonesia (Polri) dan kepada tentara nasional Indonesia (TNI) untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan kenyamanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

"Memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu pribadi dan pejabat serta institusi negara, presiden telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu ragu mengambil langkah-langkah terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum," tegas dia.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo memberi penegasan agar supaya semua tindakan pelanggaran bersifat kriminal baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum dan harta milik pribadi dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum.

"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu ragu untuk mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kerusuhan dan penjarah yang masuk ke wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman," dia menandasi.