Legislator PDIP Sarankan MBG Libatkan Pihak Sekolah Demi Cegah Siswa Keracunan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengatakan angkat bicara terkait kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, tidak cukup Badan Gizi Nasional (BGN) hanya mengevaluasi sistem yang berjalan. Tapi juga harus mengubah sistem dengan memangkas rantai pasok pengadaan MBG sehingga makanan yang sampai ke tangan siswa adalah makanan yang fresh.

"Teknisnya adalah dengan mengembalikan pengadaan MBG ke sekolah masing-masing. Dengan anggaran yang sediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG. Salah satu opsinya dengan metode prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh," kata Charles dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Politisi PDI Perjuangan itu mendorong tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan paket dalam sehari. Sebab hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena telalu banyaknya produksi oleh SPPG.

"Ini juga membuktikan SPPG yang didirikan secara mendadak belum siap untuk memproduksi makanan secara massal."

Charles melanjutkan dalam menjalankan program MBG pemerintah juga harus melibatkan Pemerintah Daerah. BGN sebagai representasi pemerintah pusat membuat SOP dan melakukan pengawasan untuk memastikan sistem yang dibuatnya dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.

"Sementara, Dinas Kesehatan setempat bertugas memastikan kelayakan dan kebersihan dapur. Dalam memasak, sekolah bisa melibatkan orang tua murid yang sudah terbiasa masak untuk anak-anaknya."

Tahun depan, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk MBG. Dengan rantai pasok yang pendek, pemerintah justru bisa lebih menghemat anggaran.

"Karena tidak ada lagi biaya pengemasan karena makanan disajikan prasmanan, dan siswa penerima manfaat lebih terhindar dari potensi keracunan," pungkasnya.