Komjak soal Silfester Matutina Tak Kunjung Ditahan: Preseden Buruk Penegakan Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Nurokhman bersuara soal eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina yang berperkara dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla perihal fitnah. Menurut dia, kasus tersebut sudah inkrah dan yang bersangkutan harus dieksekusi.

"Itu sudah inkrah, jadi harus dieksekusi," kata Nurokhman kepada awak media, Selasa (12/8/2025).

Nurokhman menegsskan, Penjnjauan Kembali (PK) seharusnya tidak menghalangi eksekusi yang bersangkutan. Namun bila harus menunggu PK, Nurokhman khawatir hal tersebut justru menjadi preseden buruk terhadap penegakkan hukum.

"Justru kalau nunggu PK, itu jadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan, bisa jadi semua terpidana minta eksekusi nunggu putusan PK, kita berharap sebelum sidang PK sudah dieksekusi," tegas Nurokhman.

Nurokhman memastikan, Komjak Kan datang ke Kejari Jakarta Selatan untuk bertanya langsung mengapa Silfester tidak kunjung dieksekusi. Dia berharap, pihak kejaksaan bisa memberi tindak lanjut.

"Kita akan datang ke Kejari Jaksel menanyakan problemnya dimana, semoga dalam waktu tidak lama segera dieksekusi," dia menandasi.

Diketahui, kasus Silfester Matutina dilaporkan Advokat Peduli Kebangsaan Negara Republik Indonesia atas dugaan menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK ke Bareskrim.

Kasus bermula dari orasi Silfester di depan Mabes Polri pada 15 Mei 2017. Dia menyebut Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa dan menuduh Kalla menggunakan isu rasial dalam Pilkada Jakarta 2017.

“Jangan kita dibenturkan dengan Presiden Joko Widodo. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Jusuf Kalla,” ujar Silfester dalam video orasi yang beredar luas di media sosial.

Orasi Silfester itu membuat murka dari keluarga JK. JK melalui tim kuasa hukum Advokat Peduli Kebangsaan melaporkan Silfester ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan jerat Pasal 310 dan 311 KUHP.

Pada 2019, Silfester divonis 1,5 tahun penjara atas perbuatannya. Namun hingga kini, ia belum menjalani hukuman tersebut.

Belakangan diketahui, Silfester diketahui tengah melakukan peninjauan kembali terhadap kasusnya.