Kenapa Megawati Rangkap Jabatan Ketum-Sekjen di DPP PDIP 2025-2030?

Liputan6.com, Jakarta - PDIP mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 dari hasil Kongres ke-6 PDIP, tetapi belum ada nama Hasto Kristiyanto.

Adapun Hasto merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP dari periode sebelumnya, yang baru mendapatkan amnesti bebas dari tahanan. Namun untuk periode ini, jabatan Sekjen masih dirangkap oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sekretaris Jenderal belum diputuskan Ibu," kata Ketua SC Kongres ke-6 PDIP Komarudin Watubun saat konferensi pers kongres di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Sabtu (2/8) seperti dilansir Antara.

"Jadi, masih merangkap," lanjutnya. 

Adapun pengurus DPP PDIP 2025-2030 yang terdiri dari 37 nama itu sudah dilantik oleh Megawati Soekarnoputri. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla​​​​​​​

3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah​​​​​​​

4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto​​​​​​​

5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus​​​​​​​

7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo​​​​​​​

9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly​​​​​​​

10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno​​​​​​​

12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno​​​​​​​

13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas​​​​​​​

14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini​​​​​​​

15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto​​​​​​​

16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning​​​​​​​

17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris​​​​​​​

18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati​​​​​​​

19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo​​​​​​​

20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani​​​​​​​

21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti​​​​​​​

22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi​​​​​​​

23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri​​​​​​​

26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga​​​​​​​

27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy​​​​​​​

28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara

29. Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri​​​​​​​

30. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto​​​​​​​

32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu​​​​​​​

34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo​​​​​​​

35. Bendahara Umum – Olly Dondokambey​​​​​​​

36. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen​​​​​​​

37. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan sikap partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman itu disampaikan dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/7/2025).

Megawati mengungkapkan, PDIP tidak akan berposisi sebagai oposisi. Menurutnya, di Indonesia bukanlah menganut sistem parlementer melainkan presidensial yang tak mengenal oposisi.

Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan. PDIP akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

"Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," sambung dia.

Megawati menegaskan, PDIP akan mendukung kebijakan Prabowo yang baik bagi rakyat. Namun, partai banteng moncong putih akan bersikap tegas terhadap penyimpangan dari nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.

"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," ungkap dia.

Presiden kelima RI ini mengingatkan, keberpihakan partai bukan ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.

"PDIP akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat," kata Megawati.