Puan Maharani Ingatkan RS Asing Harus Tunduk pada Regulasi Nasional dan Lindungi Hak Pasien

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memberi lampu hijau kepada rumah sakit dan klinik luar negeri untuk membuka cabang di Indonesia.

Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, rencana pemerintah mengizinkan rs asing beroperasi di Indonesia harus tetap menjunjung kedaulatan sektor kesehatan dan tidak boleh mengorbankan hak-hak pasien.

Dia menilai kebijakan ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ketat.

“Memperluas akses masyarakat dalam menerima layanan kesehatan tentunya adalah hal yang baik. Tapi harus dipastikan rumah sakit asing yang berdiri di Indonesia taat terhadap regulasi nasional dan melindungi hak-hak pasien,” ujar Puan melalui pernyataan resminya pada Rabu (16/7/2025).

Ketua DPP PDIP ini menekankan, sektor kesehatan merupakan urusan strategis negara. Karena itu, prinsip kedaulatan nasional harus tetap dijaga dalam setiap kebijakan pembukaan akses terhadap fasilitas dan investasi asing.

“Jangan sampai kita membuka akses dengan iming-iming pelayanan global, namun mengorbankan kendali negara terhadap sistem layanan kesehatan nasional,” tegasnya.

Menanggapi alasan pemerintah yang ingin menekan jumlah masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, Puan mengatakan niat itu sah-sah saja. 

Namun menurutnya, langkah paling penting justru dimulai dari pembenahan sistem layanan kesehatan dalam negeri, seperti kualitas SDM tenaga medis, penguatan teknologi medis lokal, dan tata kelola BPJS Kesehatan,

“Jika orientasi utamanya adalah mencegah warga Indonesia berobat ke luar negeri, maka pembenahannya seharusnya dilakukan dari dalam,” katanya.

Puan juga mengingatkan pentingnya kehadiran mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah praktik merugikan masyarakat, seperti tarif layanan yang tinggi atau pemasaran yang tidak berbasis bukti klinis.

“Pertanyaannya bukan hanya soal apakah masyarakat bisa mendapatkan layanan yang bagus, tapi apakah layanan itu akan terjangkau, adil, dan tidak mendorong komersialisasi berlebihan dalam sektor kesehatan kita,” ucapnya.

Terkait proses perizinan, Puan menekankan perlunya transparansi serta kepatuhan RS asing terhadap seluruh regulasi nasional, termasuk perlindungan data pasien dan pengendalian tarif.

Ia menegaskan, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk memastikan kebijakan ini berpihak kepada rakyat.

“DPR RI akan terus memastikan kebijakan atau program Pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia,” tutup Puan.