Eks Ketua MK: Korupsi Laptop Pendidikan Harus Ditindak Tegas

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan pentingnya penegakan hukum secara tegas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Ini kan anggaran pendidikan dan nilainya fantastis, besar sekali. Saya kira ini bisa jadi pelajaran bagi siapa pun agar tidak sembarangan mengambil kebijakan yang berdampak luas,” kata Hamdan kepada wartawan, menanggapi perkembangan kasus tersebut, Senin (23/6/2025).

Kasus ini menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai saksi.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan status cegah terhadap Nadiem agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyidikan berlangsung. Kasus ini terkait proyek digitalisasi pendidikan dengan total anggaran mencapai Rp9,9 triliun pada periode 2019–2023.

Hamdan menjelaskan bahwa kebijakan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri merupakan tindakan hukum yang bersifat khusus. “Mencekal seseorang itu memang tidak sembarangan. Tapi juga tidak berarti orang yang dicekal sudah menjadi tersangka. Bisa saja pencegahan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan,” ujarnya.

Menurut Hamdan, posisi Nadiem yang bukan sebagai pemegang kuasa anggaran tidak serta-merta melepaskannya dari tanggung jawab. “Dia memang bukan pengguna anggaran, tetapi sebagai menteri tentu menjadi pemegang kebijakan. Harus dilihat sejauh mana Nadiem mengetahui atau terlibat dalam tindakan bawahannya dalam proyek pengadaan laptop tersebut,” tegasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa status Nadiem masih sebagai saksi. Namun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menerbitkan surat pencegahan untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut.

“Pencegahan ini dilakukan demi kelancaran proses hukum. Statusnya tetap sebagai saksi,” kata Harli.

Selain Nadiem, Kejagung juga telah memeriksa sejumlah pihak lain, termasuk tiga staf khusus dan anggota tim teknis, yakni Fiona Handayani (FH), Juris Stan (JS), dan Ibrahim Arief (IA).

Penyidikan atas proyek digitalisasi pendidikan ini masih terus berlanjut, dengan fokus utama pada penggunaan anggaran dan potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.