Mendagri Tito Ungkap Alasan Pindahkan 4 Pulau Aceh ke Sumut

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan dasar empat pulau di Aceh masuk wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Tito mengungkapkan dasarnya ialah hasil rapat Tim Pembakuan Nama Rupa Bumi yang dilakukan pada tahun 2017.

Tim tersebut terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial, Lapan, BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lembaga lain.

"Itu pernah melakukan rapat pada tahun 2017, sudah lama sekali ya, yang intinya berdasarkan data-data masukan yang ada, sehingga akhirnya tim ini banyak yang menganggap empat wilayah ini masuk cakupan Sumatera Utara," kata Tito Karnavian saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/6/2025).

Tito menerangkan, dasar tim mengambil keputusan tersebut ialah hasil verifikasi yang dilakukan pada 2008. Kala itu, empat pulau tersebut tidak masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

"Di tahun 2008 pernah dilakukan verifikasi pulau-pulau di seluruh Indonesia, di antaranya di Aceh. Untuk Aceh dan untuk Sumatera Utara," terang Mendagri.

"Dan di tahun 2008, saya ulangi, di tahun 2008 itu Sumatera empat pulau ini tidak masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tidak dimasukkan ada Namanya, tapi koordinatnya ada, di gugusan pulau banyak," sambungnya.

Tito melanjutkan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada tahun 2008 tidak memasukkan 4 pulau tersebut masuk ke wilayahnya. Sedangkan Gubernur Sumut pada tahun yang sama yakni Syamsul Arifin, memasukkan empat pulau tersebut ke wilayah Tapanuli Tengah.

"Di tahun 2008 dan di tahun 2009 itu Gubernur Aceh itu tidak memasukkan empat pulau yang ada di sekarang kita permasalahkan itu, tidak masuk dalam Provinsi Aceh," kata Tito.

"Sementara surat dari Gubernur Aceh, Gubernur Sumut itu memasukkan ke dalam empat ini masuk dalam Tapanuli Tengah ini suratnya ada ini 2008 dan 2009," tambahnya.

Namun, Pemprov Aceh keberatan dengan keputusan 2008 tersebut. Sehingga, Aceh minta empat pulau tersebut masuk ke wilayahnya di Kabupaten Singkil.

"Tapi tanpa koordinat, koordinatnya salah. Maka atas dasar itu 2017 itu dimasukkan ke Sumut," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang sempat menjadi bagian Sumatera Utara tetap menjadi milik Aceh. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Konferensi pers turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

"Bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang kemudian Lipan, kemudian Mangkir Gadang dan pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah, masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, keputusan itu diawali dengan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam rapat itu, dilaporkan data-data dokumen yang dikumpulkan Kemendagri.

"Berdasarkan laporan Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung dan kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan, bahwa berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki, pemerintah telah mengambil keputusan," ujar Mensesneg.

Dengan keputusan tersebut, Prasetyo berharap polemik empat pulau Aceh-Sumut itu diakhiri. "Kita mengharapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Dasco mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan pulau Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).

Dasco mengatakan dari hasil komunikasi itu, Presiden Prabowo memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik empat pulau Aceh tersebut.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," kata Dasco dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bila Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," katanya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com