Fadli Zon Sebut Penulisan Ulang Sejarah Akan Hapus Istilah Orde Lama

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan, proyek penulisan ulang sejarah salah satunya menghapus istilah orde lama. Fadli Zon menjelaskan alasan penghapusan karena pemerintahan Presiden Sukarno tidak pernah menyebut dirinya orde lama. 

"Kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut dirinya order lama, kalau orde baru memang menyebut itu adalah order baru," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

"Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral," sambungnya.

Menurut Fadli, bila melihat dari kacamata demokrasi liberal pada era Orde Lama, terdapat kabinet yang jatuh bangun demi mempertahankan roda pemerintahan. 

Ia mencontohkan, Kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah Harahap, Ali Sastroamidjojo, Kabinet Wilopo dan seterusnya hingga era demokrasi terpimpin tahun 1959-1966 jatuh bangun dalam mempertahankan roda pemerintahannya kala itu. 

Oleh karena itu, Fadli mengklaim penulisan ulang sejarah ini menjadi kepentingan nasional. Penulisan ulang sejarah RI, menurutnya, akan menonjolkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh bangsa ini. 

"Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi rencana Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan yang berencana menulis ulang sejarah Indonesia. Puan mengatakan DPR akan meminta penjelasan dari Pemerintah mengenai rencana yang menimbulkan pro dan kontra ini.

Menurut Puan, DPR lewat Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Kebudayaan telah menindaklanjuti isu rencana penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Komisi X DPR sudah mulai melakukan RDPU, meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan. Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

Terkait target Pemerintah yang ingin menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia pada bulan Agustus mendatang sebagai kado HUT RI, Puan menekankan agar tidak tergesa-gesa.

"Jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," kata Puan.

Puan juga menekankan pentingnya transparansi dari Pemerintah dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia kepada publik. Ia mengingatkan agar penulisan ulang sejarah tidak mengaburkan fakta sejarah yang pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah yang tidak meluruskan sejarah," tutur Puan.

"Jadi ‘Jas Merah’, jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” tegas Puan.

Puan mengatakan, memang tak semua catatan sejarah bangsa Indonesia indah. Namun ia menyebut penting agar sejarah tetap dimaknai sebagai mana adanya agar nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah itu tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Puan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah refleksi. Khususnya bagi generasi muda agar terus mengingat dan menghormati jasa para pahlawan.

"Bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya,” papar Puan.

“Harus tahu kenapa Indonesia berdiri, pahit dan getirnya, berhasil dan baiknya, itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," pungkasnya.