Dukung Operasi Anti Premanisme, Komisi III DPR: Negara Tak Boleh Kalah dengan Preman

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Anti Premanisme di Jakarta dari 9 Mei hingga 23 Mei 2025. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan pihaknya mendukung operasi tersebut, sebab menurutnya negara tidak boleh kalah dengan preman.

“Negara tak boleh kalah dengan preman. Berantas sampai ke akarnya. Tangkap dan hukum dengan berat,” kata Tandra saat dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, Polda harus serius memberi efek jera, jangan hanya dihukum beberapa hari kemudian dilepaskan. “Karena biasanya mereka tidak takut, karena hanya ditahan sebentar kemudian lepas. Jadi ini ada operasi 15 hari biasanya mereka tiarap dulu, jangan dibiarkan harus dibuat jera,” ungkapnya.

Politikus Golkar ini menyebut, Ormas harus tahu bahwa negara hadir untuk kepentingan rakyat dan juga menjaga investasi. “Harus tahu mereka bahwa negara hadir, negara punya kepentingan agar kondisi kondusif demi masyarakat dan ekonomi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Anti Premanisme di Jakarta. Sebanyak 999 personel gabungan akan dikerahkan dalam operasi tersebut.

"Operasi anti premanisme yang kita laksanakan hari ini akan melibatkan 999 personel yang terdiri dari pasukan gabungan TNI AD, AL, AU sebanyak 306 personel. Polri sebanyak 663 personel, dan 30 personil Pemda DKI," kata Kapolda Metro Jaya saat memimpin apel gelar pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Operasi digelar selama 15 hari dimulai tanggal 9 Mei hingga 23 Mei 2025. Karyoto menyebut, pihaknya juga menerjunkn intelijen untuk menindak para preman.

"Didukung oleh kegiatan intelijen yang akurat serta diperkuat melalui langkah-langkah preemtif dan preventif guna menindak tegas dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan. Terutama terkait dengan aksi premanisme yang cukup meresahkan masyarakat," ungkapnya.

Menurut Karyoto, operasi menargetkan semua tindak pidana premanisme baik perorangan ataupun kelompok yang mengatasnamakan Ormas.

"Mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung mencoba mencari keonaran dengan atribut-atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bilamana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata," ujarnya.

Polri mengimbau masyarakat ataupun pelaku usaha untuk melapor jika ada preman mengatasnamakan ormas yang melakukan intimidasi

"Bagi siapa pun masyarakat Individu, Pribadi dan pelaku usaha yang mendapat gangguan-gangguan dari orang-orang baik pribadi maupun Ormas sifatnya seperti tadi pungli, pemaksaan, intimidasi, pemerasan dan lain-lain tolong laporkan kepada polisi yang terdekat," ujarnya.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay menyatakan siap berkolaborasi dengan Polri untuk berantas Preman.

"Saya sudah mengeluarkan perintah ke seluruh komandan Kodim dan komandan Korem untuk bersama-sama dengan Kapolres turun ke lapangan dan jajaran untuk melaksanakan bersih-bersih preman yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya," ujar dia.