Hari Buruh 1 Mei 2025, Apakah Libur Nasional atau Tidak? Ini Aturan Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Tanggal 1 Mei 2025, Hari Buruh Internasional atau May Day, sudah ditetapkan sebagai libur nasional. Namun, apakah semua pekerja berhak libur? Aturan terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan lengkap mengenai hal ini, termasuk pengecualian untuk beberapa jenis pekerjaan dan aturan cuti bersama.

Berdasarkan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/XII/2024, pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari libur nasional, termasuk Hari Buruh. Ini memberikan kepastian bagi para pekerja untuk beristirahat dan merayakan hari penting ini. Namun, aturan ini juga memberikan fleksibilitas bagi pengusaha dalam situasi tertentu.

Aturan ini juga menjelaskan mengenai cuti bersama. Cuti bersama merupakan cuti pilihan, dan pengambilannya akan mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Namun, pekerja yang tetap bekerja pada hari cuti bersama akan tetap mendapatkan upah seperti hari kerja biasa dan hak cuti tahunannya tidak berkurang. Penjelasan detail mengenai aturan cuti bersama ini akan dijelaskan lebih lanjut di bawah.

Kemnaker memberikan pengecualian bagi jenis pekerjaan yang sifatnya harus terus berjalan. "Namun, pengusaha bisa mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari libur nasional... untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, seperti dikutip dari Antara. 

Jenis pekerjaan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003.

Selain itu, pengusaha juga dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur nasional berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha. Tentunya, pengusaha wajib membayar upah lembur bagi pekerja yang tetap bekerja di hari libur nasional.

Hal ini memberikan keseimbangan antara hak pekerja untuk beristirahat dan kebutuhan operasional perusahaan tertentu yang tidak dapat berhenti beroperasi. Aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan cuti bersama bersifat opsional atau pilihan, dan diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Kesepakatan ini bisa tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

Penting untuk diingat bahwa mengambil cuti bersama akan mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Namun, jika pekerja tetap bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan mereka akan menerima upah seperti hari kerja biasa.

Aturan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengatur cuti bersama sesuai dengan kebutuhan, sambil tetap melindungi hak cuti tahunan para pekerjanya.

Dengan adanya aturan yang jelas ini, diharapkan dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, terutama dalam menghadapi hari libur nasional seperti Hari Buruh.