Eddy Hiariej soal Pemecahan Kemenkumham: Tanda Presiden Punya Atensi untuk Menegakkan Hukum

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan acara penyambutan bagi delapan menteri dan wakil menteri baru yang akan bertugas di lingkungan Kemenkumham. 

Acara ini berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, pada Senin (21/10/2024), dihadiri oleh menteri dan wakil menteri dari empat instansi, yakni Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Acara dimulai dengan iring-iringan menteri dan wakil menteri memasuki ruangan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta, memberikan pidato pembuka.

“Ijinkan kami, seluruh jajaran Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, dan Kemasyarakatan ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Menko, Bapak Wamenko, Bapak Menteri, dan Bapak Wamen dalam perjalanan baru Kementerian ini,” ujar Nico Afinta.

“Kehadiran Bapak menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada negara,” tambahnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prakata dari perwakilan masing-masing kementerian, dimulai dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan diakhiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Dalam sambutannya, Yusril menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kehadiran para pemimpin baru di lingkungan Kemenkumham.

“Sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat dan bahagia di Kementerian Hukum sekarang ini, sama-sama kita menyambut kedatangan para pemimpin, para menteri, para Wakil Menteri yang baru yang selanjutnya akan menangani tugas-tugas yang selama ini jadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujar Yusril.