5 Hal yang Disampaikan Ahok dalam Unggahan Video Bahas Jakarta Jelang Pilkada 2024, Kode Maju Pilgub?

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengunggah konten seputar DKI Jakarta di YouTube pribadinya panggil saya BTP. Video itu bertajuk 'Episode 1 A3-Ahok Jawab Pertanyaan Netizen tentang Jakarta'.

Dilihat Liputan6.com, Senin 6 Mei 2024, video itu diunggah pada Kamis 2 Mei 2024 dengan durasi 23 menit 56 detik. Sejumlah persoalan Jakarta pun dibahas dalam konten terbaru Ahok tersebut.

"Episode perdana Ask Ahok Anything (A3) akan membahas isu-isu menarik tentang Jakarta berdasarkan pertanyaan yang disampaikan melalui akun media sosial Ahok, khususnya tentang kemacetan, banjir, kebijakan non-aktivasi E-KTP Jakarta, dan tata kelola," demikian informasi di laman deskripsi konten Ahok.

Rekaman video dimulai Ahok dengan menyampaikan tujuannya membahas persoalan Jakarta. Ahok berharap, hal-hal yang ia sampaikan bakal bermanfaat bagi gubernur yang memimpin Jakarta di periode mendatang.

"Melalui acara ini, saya mau sampaikan bahwa saya berharap siapapun yang bisa diberikan kepercayaan memimpin Jakarta, jadi gubernur tentu bisa memikirkan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan atau tidak," kata Ahok.

Pasalnya, Ahok bilang hal-hal tentang Jakarta yang dia bahas pada konten YouTube-nya itu ialah program-program yang tak sempat dikerjakan pada saat menjabat gubernur Jakarta periode 2014-2017 silam.

Kemudian, video berlanjut dengan Ahok yang nampak menjawab pertanyaan terkait cara mengatasi kemacetan dan pembatasan kendaraan di Jakarta. Ahok menjawab pertanyaan tersebut dengan menceritakan mimpinya membangun superblock di tanah milik pemerintah provinsi (Pemprov).

"Untuk apa superblock? Saya berpikir banyak sekali keluarga muda, pasangan muda, suami istri kadang anaknya masih kecil, mereka harus menghabiskan waktu 4-5 jam untuk kerja, pulang pergi ini membuang energi, membuat hubungan sosial juga tidak baik, anak juga tidak punya waktu bermain dengan orang tua," ujar Ahok.

Menurut Ahok, superblock bisa menjadi solusi. Pemprov Jakarta, kata Ahok bisa menyediakan apartemen dengan harga sewa murah kepada para pekerja.

"Dengan seperti itulah kita berharap kendaraan yang masuk bekerja di ibu kota selain kendaraan umum, kita tahu ada MRT, LRT itu bisa nol," kata dia.

Ahok juga mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota yang dinilai oleh Ahok merepotkan dan menghabiskan banyak biaya.

Video diakhiri Ahok dengan menegaskan kepada masyarakat bahwa apa yang ia sampaikan seputar persoalan di Jakarta merupakan buah pikiran pribadinya. Dia berharap, gubernur Jakarta mendatang memiliki solusi lebih baik.

"Sekali lagi ini adalah acara A3, ada jokes gitu ya, kalau A1 kan pasti. A3 kan tentu kalau ada cara yang lebih baik dari cara yang saya tawarkan, tentu bisa disampaikan, dikerjakan lebih baik," kata Ahok.

"Ini hanya pemikiran saya yang dulu tidak kesampaian. Semoga ini bermanfaat bagi semua orang terutama bagi yang bisa menjadi gubernur Jakarta nanti," ucap Ahok.

Lalu, Ahok mengkritik kebijakan penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang tinggal di luar domisili untuk menertibkan data administrasi kependudukan.

Menurut Ahok, kebijakan pemerintahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu merepotkan bagi warga. Sebab, kata Ahok, warga harus rela untuk kehilangan NIK Jakarta hanya karena sedang tidak berada di Jakarta untuk sementara.

"Bagi saya jauh lebih penting domisili rumah. Kalau soal KTP selama dia misalkan contoh, anda ditugaskan kerja di luar kota sampai 6 bulan, setahun, masa anda harus kehilangan KTP anda di Jakarta," kata Ahok.

"Betapa repotnya anda mesti mengurus semua bank segala hal hanya karena kamu kerja," sambung Ahok.

Lebih lanjut, Ahok menilai kebijakan itu tidak tepat jika Jakarta ingin menyandang julukan sebagai kota megapolitan. Ahok menyatakan siapa pun harusnya boleh datang dan tinggal di Jakarta.

"Apalagi kita sudah mengenal KTP nasional," ujar Ahok.

Ahok lantas menawarkan solusi yang dulu pernah ia gagas di Jakarta saat menjabat gubernur. Namun, rencana itu tak terealisasi. Dia menyatakan, Pemprov Jakarta bisa mengambil kebijakan lain bagi warga yang tak punya KTP Jakarta. Caranya, kata Ahok, dengan menyediakan hunian atau apartemen dengan harga sewa yang murah.

"Selama dia kerja di Jakarta, bisa menunjukkan dia adalah pegawai yang kerja di perusahaan di Jakarta, yang berkantor di Jakarta, itu dia boleh tinggal di apartemen sewa yang murah yang dibangun oleh Pemda," terang Ahok.

Lebih jauh, Ahok menyebut penghapusan NIK akan mempengaruhi banyak hal terkait administrasi warga. Misalnya, ihwal pencatatan kepemilikan rumah, kendaraan, munculnya oknum pungli hingga makelar.

"Jadi sekali lagi, bagi saya itu bukan satu hal yang sangat penting, jadi jangan merepotkan orang lah," kata Ahok.

"Kita fokus sajalah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, otaknya penuh, sama dompetnya penuh. Jangan hal-hal administrasi-administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada makelar yang membantu mengurus itu semua," Ahok menegaskan.