Prabowo-Gibran Disebut Perlu Koalisi Semipermanen Agar Programnya Tak Bongkar Pasang

Meski demikian, Peneliti Populi Center ini mengungkapkan, jika koalisi semipermanen diterapkan di pemerintahan Prabowo-Gibran, niscaya akan lebih gemuk daripada oposisi.

Usep menduga, PKB, PKB, dan NasDem bisa saja merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya PDIP dan PKS yang sudah teruji, bisa berada di luar pemerintahan.

"Hanya ada beberapa yang punya tradisi agak kuat menahan lapar di luar pemerintahan yang sudah terbukti kayak PDI Perjuangan itu pernah 10 tahun zaman SBY dia bertahan di luar dan mendapatkan simpati yang bagus di masyarakat, lalu PKS juga di masa pemerintahan Jokowi selain itu saya kira tidak tahan godaan-godaan kekuasaan," ungkap dia.

"PKB, PPP sama NasDem juga belum pernah berada di luar pemerintah. Jadi selain dua itu, saya kira potensinya sangat besar walaupun yang dua itu juga PKS, PDIP juga masih kemungkinan gabung karena pergaulan yang panjang juga dengan presiden terpilih Pak Prabowo," jelasnya.

Sebelumnya, Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny JA dan Ardian Sopa, telah mengemukakan pandangan menarik mengenai masa depan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, untuk menjamin kesuksesan program-program strategis seperti relokasi ibu kota, hilirisasi, digitalisasi, dan program makan siang gratis, diperlukan sebuah koalisi politik yang solid yang bisa bertahan minimal selama 20 tahun.

"Koalisi partai semipermanen 20 tahun ini penting, karena, program raksasa seperti pindah ibu kota, hilirisasi, digitalisasi, dan makan siang gratis membutuhkan konsolidasi minimal 20 tahun agar tak goyah," kata dia seperti dilansir dari Antara, Senin (25/3/2024).

Dirinya pun menyoroti perlunya koalisi besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, mengingat posisi partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak mendominasi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ardian mengatakan perolehan suara yang dimiliki KIM di DPR hanya sebesar 43,1persen. Jumlah perolehan suara itu berasal dari Golkar sebanyak 15.29 persen, Gerindra 13.22 persen, Demokrat 7.43 persen dan PAN 7.24 persen.

Ardian beserta jajarannya pun telah melakukan survei respon masyarakat akan wacana terbentuk koalisi semi permanen untuk mendukung pemerintah Prabowo-Gibran.

LSI Denny JA melakukan survei tatap muka (face-to-face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of errol survei ini sebesar 2.9 persen. Survei dilakukan pada tanggal 1–15 Maret 2024.

Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement dan focus group discussion.

Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 75,8 persen masyarakat setuju dengan wacana koalisi semipermanen, 15,1 persen tidak setuju dan 9,1 persen menjawab tidak tahu.

Jika berdasarkan pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, tercatat bahwa pemilih Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang paling setuju dengan konsep koalisi semipermanen dengan perolehan suara 80,7 persen.

Pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 75,9 persen atas persetujuan terbentuknya koalisi semipermanen dan terakhir pemilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 74,4 persen.

Sedangkan dari sisi pemilih partai tercatat para pemilih Partai Demokrat menjadi yang paling setuju dengan koalisi semi permanen dengan perolehan suara95,1 persen.

Sedangkan pemilih PKS menjadi pemilih partai yang persetujuannya paling rendah atas konsep koalisi semi permanen yakni 57,1 persen.