PDIP: Hak Angket akan Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, sudah ada delapan orang pihaknya yang melakukan penandatanganan terkait dengan hak angket di DPR RI.

"Kami sendiri sudah 8 anggota dari PKB yang menandatangani. Kami menunggu anggota lain, karena minimal harus 25 anggota dan dua fraksi baru bisa diusulkan dalam sidang paripurna," kata Daniel Johan, Rabu (20/3/2024).

Ia menjelaskan, hak angket merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat yakni anggota DPR RI.

"Sehingga menjadi tugas kewajiban konstitusional dari DPR RI untuk mendengarkan aspirasi tersebut, salah satunya adalah harapan dari rakyat, harapan dari masyarakat agar DPR bisa gunakan hak angket," jelasnya.

Lalu, saat disinggung terkait dengan lamanya hak angket itu digulirkan, karena masih ada beberapa partai politik yang menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya saya juga kurang paham. Tapi kalau dari penjelasan resmi, misalnya NasDem, NasDem menunggu setelah tanggal 20 (Maret), setelah pengumuman dari KPU, termasuk dari PDIP. Kita lihat dari fraksi-fraksi lain," ungkapnya.

Anggota DPR Fraksi PKB itu menegaskan pihaknya secara tegas siap mendukung. Karena hal itu bagian dari hak konstitusional setiap anggota DPR.

"Tetapi kalau dari Fraksi PKB, kami sudah siap untuk mendukung karena itu bagian dari hak konstitusional setiap anggota DPR. Karena semangatnya kita ingin melakukan perbaikan untuk menjadi kanal dari seluruh aspirasi rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKB di DPR Luluk Nur Hamidah mengungkapkan ada pihak-pihak di Parlemen yang berusaha menggagalkan hak angket kecurangan pemilu 2024.

"Ada pihak-pihak yang juga dimobilisasi sedemikian rupa," kata Luluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Luluk bahkan mendapatkan informasi bahwa tokoh agama di luar parlemen juga ikut dimobilisasi untuk menolak hak angket.

"Saya terima berita ada tokoh agama yang dimobilisasi yang intinya mereka minta agar hak angket itu digagalkan," kata dia.

Sementara itu, Luluk menyatakan pihaknya menargetkan hak angket dapat mulai digulirkan pada masa sidang ini. Menurutnya, angket kecurangan pemilu 2024 bisa dibahas meskipun DPR nanti memasuki masa reses.

"Saya harap bisa ya. Kalau misal pengajuan ini sudah bisa diterima kan kita bisa membahas kapan saja, ketika masa reses pun tidak masalah," kata Luluk.

Luluk menyatakan pihaknya menunggu fraksi lain hingga tanggal 20 Maret atau saat pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu 2024.

Menurut Luluk, saat ini beberapa fraksi di DPR belum dapat fokus angket lantaran masih penghitungan pemilihan legislatif (pileg).

"Mudah-mudahan ya paling tidak ya, mungkin karena semua berpikir tanggal 20 Maret, apalagi kan anggota koalisi 03, PPP misalnya, memang menunggu momentum tanggal 20 karena terkait nasib lolos parlemen threshold apa tidak, itu sangat kita paham. Kalau memang bareng, ya kita bersama," kata Luluk.

"Kalau harus menunggu tanggal 20, masa kita tak punya kesabaran untuk menunggu beberapa hari saja sampai tanggal 20 Maret," sambungnya.

Meski demikian, Luluk memastikan PKB tidak akan memulai hak anget sendirian, melainkan menunggu partai pemenang yakni PDIP.

"Kita harus menunggu juga perwakilan dari fraksi lain karena kita tetap butuh dukungan (partai) mayoritas," pungkasnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com