Sukses

Desak Hak Angket, Din Syamsuddin Disebut Akan Ikut Demo di Depan Gedung DPR

Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang bakal dipimpin M. Din Syamsuddin selaku Presidium GPKR akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Liputan6.com, Jakarta Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang bakal dipimpin M. Din Syamsuddin selaku Presidium GPKR akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan, demo ini diselenggarakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil.

“GPKR menegaskan bahwa hal ini merusak demokrasi Indonesia, merampas hak rakyat, dan meruntuhkan kedaulatan rakyat. GKPR mendorong dan menuntut DPR melaksanakan Hak Angket,” kata Din dalam keteranganya.

Menurutnya, hak angket bisa menjadi wadah mengusut berbagai dugaan pelanggaran khususnya dalam Pilpres, yang ditandai dengan kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Aksi rakyat berdaulat menggugat Pemilu/Pilpres cacat yang tentunya tidak hanya sekali dilakukan, namun akan diikuti dengan aksi-aksi berikutnya,” kata dia.

Sementara dari sisi aparat kepolisian, telah bersiap untuk melakukan kegiatan penyampaian pendapat yang bakal digelar GPKR di depan gedung DPR/MPR RI, dan KPU RI. Selasa (19/3/2024).

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di depan gedung DPR/MPR RI kami melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Instansi lainnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keteranganya.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Akan Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas

Di mana untuk lokasi pengamanan di DPR/MPR RI total melibatkan 2.970 personel. Kemudian untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI dan KPU RI bersifat situasional sesuai dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua,” tuturnya.

“Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi dan juga di sekitaran KPU RI akan di berlakukan rekayasa lalulintas bilamana eskalasi massa meningkat,” tambahnya.

 

3 dari 3 halaman

Cari Jalan Alternatif

Susatyo berpesan kepada warga masyarakat yang akan melintas di sekitaran DPR/MPR RI dan juga KPU RI untuk mencari jalan alternatif. Sedangkan untuk massa aksi diharapkan tetap menjaga kondusifitas selama unjuk rasa.

"Kami menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," tuturnya.

 

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.