Pengamat Sebut Wajar Jika Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini menuai beragam komentar.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pernyataan Airlangga tersebut sangat wajar apabila dilihat dari perspektif politik.

Menurut dia, pembagian kekuasaan biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik. Dia meyakini sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo apabila memenangkan Pilpres 2024.

"Saya meyakini sudah ada kesepakatan, mungkin Airlangga katakan itu dalam rangka menagih apa yang telah disepakati diawal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 bahwa Golkar minimal mendapatkan lima kursi menteri, sehingga wajar ketika Airlangga ucapkan itu," kata Ujang, Selasa (19/3/2024).

Dia menuturkan hal ini wajar, karena Golkar menjadi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapatkan suara terbanyak di pemilu 2024.

"Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. Kenapa itu penting karena ketika pemerintahan berjalan kedepan lalu Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan dukung Prabowo," jelas dia.

Namun justru sebaliknya menurut Ujang, jika Golkar dikasih sedikit jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, maka partai berlambang beringin itu akan bermain setengah mendukung sehingga berefek tidak baik bagi Prabowo-Gibran.

Ujang meyakini Prabowo akan berhitung cermat untuk memberikan kursi menteri bagi Golkar. Karena ketika salah ambil keputusan, maka bisa menyebabkan Golkar kecewa sehingga mempengaruhi internal koalisi.

"Prabowo akan berpikir bagaimana caranya agar Golkar nyaman dan dapat terakomodir. Koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maka siapa partai yang menang pemilu maka mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional," ujarnya.