KPK Minta AHY Laporkan Harta Kekayaan Usai Dilantik Menteri ATR/BPN

Annisa Pohan Jinjing Tas Ratusan Juta Saat Dampingi AHY Jadi Menteri ATR/BPN — Intip detail tas Annisa Pohan saat pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN (@annisayudhoyono)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) segera melaporkan harta kekayaannya.

"Rencananya dalam 1-2 minggu ini kami akan menyurati beliau untuk melaporkan harta kekayaannya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Jumat, (23/2/2024).

Pahala mengatakan, dalam peraturan KPK Nomor 20 Tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, pejabat wajib menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama.

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 bulan ke depan," jelas Pahala.

Sebagaimana diketahui, AHY resmi menjadi menjabat Menteri ATR/BPN usia dilantik oleh Presiden Joko Widodo. AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ketua Umum Partai Demokrat ini sempat menceritakan dirinya yang tiba-tiba saja menerima tawaran menjadi Menteri. Padahal, selama ini partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Masih ada yang bertanya kok tiba-tiba AHY masuk pemerintahan, ini prosesnya cepat. Jadi hari Senin malam kurang lebih pukul 8 malam saya ditelepon Mensesneg Bapak Pratikno, pertanyaannya hanya satu apakah sedang di Jakarta? Iya pak sedang di Jakarta," kata AHY dalam sambutannya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2).

"Kemudain, beliau sampaikan. Kalau di Jakarta, Pak Presiden Jokowi berkenan menerima di Istana Merdeka hari Selasa kemarin pukul 8 pagi. Saya agendanya apa pak? datang saja. Saya datang kemarin," sambungnya.

Dalam pertemuan itu, ternyata Jokowi disebutnya menyampaikan secara singkat yakni apakah dirinya bersedia atau berkehendak untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dan menduduki posisi Menteri ATR/BPN.

"Saya katakan ke beliau terimakasih bapak, ini kehormatan dan insya Allah bisa saya jalankan dengan baik, walaupun waktunya singkat 8 bulan. Setelah itu saya disampaikan hari ini akan segera dilakukan pelantikan," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Jadi Menteri ATR, Demokrat: AHY Siap Bereskan Urusan Sertifikat Tanah Elektronik

Gaya Formal yang Serasi AHY dan Annisa Pohan Hadir di Ulang Tahun Dubes Jepang Setelah Sah Jadi Menteri ATR/BPN — Ia terlihat mengenakan busana formal dengan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi navy [@agusyudhoyono]

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengangkatan AHY ini dinilai keputusan yang tepat.

Deputi DPP Partai Demokrat Osco Olfriady Letunggamu mengatakan, AHY memiliki kemampuan memimpin kementerian. Diberikan amanah apapun, diyakini akan dijalankan dengan baik.

"Kami tentu bangga sekaligus senang dengan dilantiknya Mas AHY sebagai Menteri ATR/BPN. Ucapan selamat kami sampaikan, semoga mengemban amanah dengan baik, " katanya, Kamis (22/2).

Pria yang juga Ketua Umum Pro Rakabuming Raka (Praka) ini melanjutkan, AHY selama ini dikenal sebagai pimpinan yang mengedepankan gerak cepat kerja. Pemahamannya terhadap teknologi pun cukup mumpuni. Ia yakin, soal upaya penerbitan sertifikat tanah elektronik bakal menjadi prioritas utama.

"Soal sertifikat tanah elektronik ini jadi prioritas tugas Presiden saat pelantikan. Saya sangat yakin, setelah ini akan dikebut Mas AHY, " ujarnya.

Selain soal sertifikat tanah elektronik didorong lebih masif, sambung Osco, hal lain yang menjadi perhatian AHY diperkirakan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading). Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan peraturan pemerintah itu harus segera selesaikan karena banyak pihak yang ingin masuk.

Berikutnya, berkaitan dengan 120 juta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 120 juta bidang (tanah) untuk masuk ke PTSL harus segera diselesaikan.

"Saya mencatat tiga hal itu yang Pak Presiden sampaikan sebagai tugas Mas AHY. Saya yakin beliau (AHY) akan menjalankan semua tugas itu dengan baik, " ucap Wakil Ketua TKN Fanta Prabowo-Gibran ini.

3 dari 3 halaman

Jokowi Percaya Kemampuan AHY

Osco memberi pujian kepada Presiden Jokowi yang membeberkan satu per satu jabatan dan latar akademik anak Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut saat dilantik. Hal ini menunjukkan kepercayaan sebagai Menteri ATR/BPN itu didasari dengan kemampuannya.

"Pak Presiden Jokowi menyampaikan Mas AHY ini selain Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, dan di Webster University," ucapnya.

"Artinya dari sisi pengalaman atau jam terbang dan latar belakang pendidikan, Mas AHY ini tidak main-main," dia menandasi.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka

Infografis Kritik AHY untuk Jokowi (Liputan6.com/Triyasni)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
AHY
Agus Harimurti Yudhoyono
menteri ATR/BPN