Hasbi Hasan Tidak Melawan Didakwa Suap Rp11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp630 Juta

Menanggapi pernyataan kubu Hasbi, Ketua Hakim Toni Irfan menyebut perihal eksepsi atau nota pembelaan terdakwa merupakan hak masing-masing.

Sementara untuk saran agar sidang digelar selama dua kali dalam seminggu, kata Toni akan melihat situasi proses sidang kedepannya.

"Terhadap persidangan kita minta dengan tepat waktu jam 10 kita laksanakan dan kita melihat keadaan situasi nya, apabila memungkinan persidangan kita laksanakan 2 kali dalam seminggu ya. Kita lihat dulu kondisinya," jelas Ketua Hakim.

"Yang ketiga yaitu adanya koordinasi antara terdakwa dengan penasehat hukum terdakwa nanti silahkan berkoordinasi dengan pak penuntut umum, dengan semua ya. Karena kami hanya memberikan suatu batasan tapi kewenangan ada pada penuntut umum," terang Toni.

Sebagaimana diketahui, Hasbi didakwa menerima suap senilai Rp11,2 miliar terkait dengan pengurusan perkara di MA.

Hasbi didakwa melakukan hal itu bersama-sama dengan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto.

"Terdakwa Hasbi Hasan bersama-sama dengan Dadan Tri Yudianto telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, menerima hadiah berupa uang keseluruhan sejumlah Rp11,2 miliar,"ujar jaksa KPK dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Jaksa menyebut Hasbi Hasan menerima suap dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka.

Suap bertujuan agar Hasbi mengupayakan pengurusan perkara kasasi Nomor: 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara serta agar perkara kepailitan KSP Intidana yang beproses di MA dapat diputus sesuai keinginan Heryanto.

Jaksa menyebut oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Budiman divonis bebas. Namun, di tingkat kasasi, atas pengaruh Hasbi Hasan, Budiman divonis dengan pidana lima tahun penjara. Salah satu hakim agung yang memimpi perkara ini yakni Gazalba Saleh.

Atas perbuatannya, Hasbi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Hasbi juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan penginapan yang seluruhnya senilai Rp630.844.400 dari Devi Herlina, Yudi Noviandri dan Menas Erwin Djohansyah.

Penerimaan gratifikasi itu berlangsung pada Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 di Urban Air, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung; Kantor MA; Fraser Menteng Jakarta; The Hermitage Hotel Menteng; dan Novotel Cikini, Jakarta Pusat.

Hasbi didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sumber: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com