Sondang PDIP soal Pernyataan Megawati: Mengingatkan Indonesia Negara Hukum dan Demokrasi

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru. Sebab kemerdekaan Indonesia penuh dengan perjuangan.

Hal tersebut, dia sampaikan dalam acara Rakornas organisasi sukarelawan dan simpatisan pendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Hall B3-C3 JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"Mustinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" kata Megawati.

Mega pun menyerukan agar seluruh relawan Ganjar-Mahfud untuk melawan dan memenangkan pasangan nomor urut 3 itu di Pilpres 2024 dengan satu putaran.

"Benari tidak? merdeka, menang kitaaa Ganjar-Mahfud satu putaran," ucap Mega, disambut riuh tepuk tangan dari seluruh relawan yang hadir.

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa pemerintahan saat ini seperti rezim orde baru (orba).

Pernyataan Megawati itu dinilai sebagai kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai petugas partai politik. Terlebih, Jokowi diusung oleh PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo hingga presiden dua periode.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar Sekretaris TKN Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Dia menuturkan bahwa kekuasaan selama 10 tahun ini dibentuk sendiri oleh Megawati sebagai partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Nusron Wahid tak melihat ada tanda-tanda orde baru di pemerintahan saat ini.

Nusron mencontohkan salah satu tanda-tanda pemerintahan orde baru adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Namun, nyatanya ada banyak kader partai politik yang duduk di kursi pemerintahan.

"Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian dari Golkar, kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP," ucapnya.

"Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan orde baru ciri-ciri orde baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," sambung Nusron.