Polusi Udara Menggila, Ketua DPRD Usulkan 50 Persen ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, pemerintah harusnya memandang persoalan polusi udara di Jakarta dalam tataran kronis. Sebab, kata dia masalah buruknya polusi udara Jakarta tak ada perubahan dari tahun ke tahun.

"Persoalan polusi ini baru (dilihat) pada tataran kausalitas, tidak pada dalam tataran kronis. Harusnya kan ini kronis karena tiap tahun berulang seperti itu," kata Trubus saat dikonfirmasi, dikutip Selasa (15/8/2023).

Oleh sebab itu, menurut Trubus adanya rekomendasi agar masyarakat pakai masker saat berada di luar ruangan karena indeks kualitas udara yang tidak sehat sebagai hal wajar.

"Kemudian kewajiban pakai masker itu konteks publik health, itu bagus karena untuk pencegahan dari diri sendiri," kata Trubus.

Trubus mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi mengoptimalkan sejumlah langkah-langkah pengendalian pencemaran lingkungan. Sehingga, kata dia polusi tidak semakin parah.

Menurut Trubus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mestinya mengoptimalkan uji emisi kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

"Itu sudah mengatur semua tinggal diterapkan. Selama ini kan tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, akibatnya persoalan polusi muncul seolah-olah ada kebakaran jenggot," ujarnya.

Selain itu, Trubus juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengendalikan penggunaan listrik di industri-industri batubara penyumbang polusi udara. Dia juga merekomendasikan pemerintah mengkaji penggunaan listrik tenaga nuklir di sektor industri.

"Batubara itu menimbulkan polusi yang sekarang terjadi, tapi satu sisi kita kalau mau nutup itu gak bisa. Kalau mau sebenernya kita pakai nuklir," ucap Trubus.