6 Hasil Pembicaraan Usai Pertemuan Antara Guru Muda ASN Pangandaran dengan Bupati Jeje

Guru muda Husein Ali Rafsanjani, seorang ASN di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang saat ini tengah menjadi perbincangan publik baru saja bertemu dengan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata.

Husein mengaku akan tetap menjadi guru. Meski begitu, ia tidak mengungkap lokasi akan mengajar.

Setelah bertemu langsung dengan Bupati Pangandaran sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya, Husein mengaku tetap merasa deg-degan seperti saat bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Nggak nyangka bisa bertemu orang hebat di Jawa Barat yang tadinya hanya dilihat di televisi," ungkapnya, melansir merdeka.com, Kamis, 11 Mei 2023.

Usai berbincang empat mata dengan Jeje, Husein mengaku tetap mau menjadi guru.

"Ke depannya saya tetap maunya jadi guru. Kalau ada yang menggiring jadi ini jadi itu, saya seorang guru, saya nggak biasa dengan seperti ini semua. Saya belum bisa saya bilang di mana, bisa saja tetap di Pangandaran atau di Bandung. Intinya saya tetap jadi guru," terangnya.

Husein tidak menampik dirinya juga mempertimbangkan tawaran Gubenur Jawa Barat untuk pindah mengajar di sekolah yang ada dalam naungan Pemerintah Provinsi. Tapi, Jeje berharap Husein bisa tetap mengajar di SMP Pangandaran.

"Semua dipertimbangkan, dua-duanya pilihan baik, selamanya saya jadi guru. Karena kebijakan Pak Ridwan Kamil dan Pak Jeje saya dipertahankan (menjadi PNS)," katanya.

Husein mengaku senang setelah menemui Jeje Wiradinata. Ia baru mengetahui latar belakang Jeje sebagai anak nelayan miskin seperti dirinya.

Ia juga menegaskan bahwa sejak awal, dari berbagai video pengakuan kaitan dengan pungutan liar (pungli), dirinya tidak pernah menyebut kecewa terhadap Bupati Jeje.

"Tidak pernah ada penyataan seperti itu," jelas Husein.

Bupati Pangandaran juga menyebut tempat Husein mengajar nantinya adalah rahasia di antara keduanya.

"Kalau bertahan (mengajar di SMP Pangandaran) saya senang sekali, jadi bisa bersama-sama memikirkan memikirkan Pangandaran," katanya.

Sementara itu, Dani Hamdani dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Pangandaran.

Penonaktifan itu dilakukan setelah ditemukan adanya indikasi intimidasi yang dilakukannya terhadap Husein.

Jeje mengatakan bahwa penonaktifan Dani diputuskan setelah klarifikasi.

"Kesimpulan saya ada indikasi mengenai intimidasi. Paling sederhana orang dipanggil enam jam. Itu juga merupakan bagian intimidasi," kata Jeje.

Jeje menjelaskan, dirinya beserta tim sudah menggelar rapat koordinasi untuk memeriksa hingga mendalami data-data yang ia terima. Sehingga membuat keputusan jika Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani saat ini dinonaktifkan.

“Saya dan tim bergerak cepat melaksanakan rapat koordinasi untuk menela’ah, mengkaji & mendalami dari data-data yang sudah kami terima, maka saya putuskan Bapak H Dani Hamdani, S Sos, MM kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran dinonaktifkan," tulisnya.

Adapun posisi tersebut saat ini akan digantikan oleh Asisten Administrasi Umum Drs H Suheryana, MM untuk menjadi Pelaksana Tugasnya (Plt). Hal ini dilakukan agar pelayanan di BKPSDM tetap berjalan.

“Supaya pelayanan pada BKPSDM tetap berjalan saya menunjuk Asisten Administrasi Umum Bpk Drs H Suheryana, MM sebagai Pelaksana Tugasnya (Plt)," beber Jeje.

Megenai laporan pungli, Jeje menambahkan, hal itu masih sulit dibuktikan karena tidak dilakukan aparat, baik BKPSDM maupun Pemda Pangandaran. Pungutan itu disebutkan karena adanya kesepakatan, tapi hal tersebut menurutnya tetap tidak cermat.

"Biasanya kan kita kalau mau ambil keputusan yang bukan sifatnya instruksional kan harus rembukan. Oleh karena itu masih sumir, satu jam nggak mungkin saya dapat sesuatu yang lengkap, maka saya buat tim, koordinator tim Wabup, Sekda dan Asda, operasionalnya ada di Inspektorat. Ini persoalan sangat krusial, sudah sampai nasional," tutur Jeje.

Tim yang dibentuk diberi waktu sampai Selasa,16 Mei 2023.

"Sambil (tim) itu jalan agar punya keleluasaan maka saya putuskan Kepala BKPSDM dinonaktifkan dari jabatannya. Koordinasi mengenai BKPSDM langsung ditangani oleh Sekda, sampai dengan tim ini kerja dan membuat kesimpulan," ucapnya.

Jeje mengaku masih menunggu hasil kerja tim. Ia kembali menyebut bahwa pihaknya menduga ada indikasi ketidakcermatan setelah memanggil Husein selama enam jam.

"Itu adalah intimidasi. Saya kalau dipanggil dulu waktu zaman sekolah dipanggil 6 jam. Tertekan nggak? Tertekan. Jadi, nanti saya serahkan kepada tim," lanjut Jeje.

Persoalan dugaan pungutan liar pun diakuinya saat ini sedang dikomunikasikan untuk mengungkap fakta sebenarnya. Itu karena saat dicek apakah atas sepengetahuan Kepala BKPSDM atau tidak, ada yang menyebut tahu dan tidak tahu, sehingga masih dalam pendalaman tim.

Soal dugaan pelanggaran yang dilakukan Husein, Jeje menyebut bahwa itu adalah bagian dari sebab akibat dan itu juga dalam pendalaman pihaknya.

Soal dugaan keterlibatan 12 pegawai BKPSDM juga akan diserahkan kepada tim. Mengenai dugaan Husein yang psikologinya terganggu, Jeje menyebut hal itu menjadi bias dan malah menjadi bahan tertawaan orang lain.

"(Seakan) menyatakan kebodohan kita. Kalau orang dinyatakan sudah lulus (PNS), maka aspek-aspek kaitan dengan prosedur, syarat (menjadi PNS) sudah selesai. Apalagi yang bersangkutan (Dani) adalah Kepala BKPSDM yang bertanggung jawab terhadap persoalan seleksi," pungkas Jeje.