DPR Minta Pemerintah Jelaskan Polemik Pembatalan Rektor UNS Secara Gamblang

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS yang mengukuhkan Sajidan sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) periode 2023-2028 lantaran cacat hukum, Senin (3/4/2023). Pembatalan tersebut tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 24/Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS tanggal 31 Maret 2023.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kemendikbudristek untuk menindaklanjuti polemik tersebut, salah satunya dengan menjelaskan kepada publik secara gamblang alasan di balik keputusan yang diambil.

“Saya kira harus dijelaskan kepada publik hal-hal yang umum yang bisa dijelaskan kepada publik. Kan, nggak semuanya harus dirahasiakan. Saya kira di era seperti sekarang, nggak bisa kita menutup-nutupi. Kan, (polemik ini) bisa (membuat) tidak kondusif semua di perguruan tinggi,” tuturnya dalam keterangan pers, Jumat (14/4/2023).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu tidak ingin polemik pembatalan Rektor UNS secara mendadak menjadi ‘bola liar’ yang dibiarkan karena tanpa ada tindak lanjut yang pasti. Di sisi lain, ia menegaskan jika memang ada kejanggalan dalam proses pemilihan Rektor UNS, seharusnya bisa dicegah sejak awal.

“Andaikan ada indikasi ketidakberesan, kan itu ada tools, ada alat evaluasi, verifikasi, sehingga nggak ada approval dulu. Ya, jangan tanda tangan kalau memang tidak (beres). Kan begitu. Ini sudah tanda tangan kemudian dibatalkan karena ada laporan, kemudian ada investigasi, kemudian sebagainya. Ini problematika,” ungkap Fikri.

Di tahun ini, beberapa perguruan tinggi Indonesia akan menggelar pemilihan rektor. Untuk itu, Fikri meminta agar Kemendikbudristek dan setiap elemen perguruan tinggi terkait untuk memastikan agar proses pemilihan rektor berjalan sesuai dengan peraturan berlaku.

“Ini hal-hal strategis dan umum (yang) harus disampaikan kepada publik. Kalo nggak, (akan muncul) spekulasi-spekulasi tersebut (yang) tidak bisa dibendung. Jangan (biarkan) ini jadi ‘bola liar’. Kita kan punya banyak perguruan tinggi,” tutup legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.