Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Ditemukan, Tapi Sudah Terdeteksi

Jenderal Andika Perkasa Resmi Serahkan Jabatan Panglima TNI ke Laksamana Yudo Margono — Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan sambutan pada acara serah terima jabatan Panglima di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (20/12/2022) (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Yudo Margono menyebut tim gabungan TNI-Polri masih terus mencari keberadaan pilot maskapai Susi Air. Menurut Yudo, sang pilot hingga kini belum ditemukan, namun sudah terdeteksi keberadaannya.

"Belum, tapi sudah terdeteksi," ujar Yudo di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Yudo tak bisa menjelaskan posisi tepatnya sang pilot. Namun menurut Yudo, keberadaan sang pilot diketahui dari sinyal GPS.

"Lintang bujurnya kan susah, kan dia masih memunculkan sinyal," kata dia.

Sementara terkait penumpang, Yudo menyebut sudah ditemukan dan dievakuasi. Menurut Yudo, para penumpang sempat diselmatkan oleh warga sekitar. "(Dievakuasi) dari Distrik Paro ke Timika. Dia kan diancam, akhirnya diselamatkanlah oleh mungkin salah satu masyarakat di situ," kata Yudo.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutasi 84 perwira tinggi TNI. Terdiri dari 25 pati TNI AD, 43 Pati TNI AL, dan 16 TNI AU. Mutasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

2 dari 2 halaman

Amnesty Internasional Indonesia: Bebaskan Pilot dan Penumpang Susi Air, Kekerasan di Papua Harus Diakhiri

Amnesty Internasional Indonesia mengecam pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot serta 5 penumpang Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Mereka juga menyandera 15 pekerja proyek Puskesmas di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid pun mendesak agar sandera segera dibebaskan.

“Kami mengecam keras serangan terhadap warga dan obyek sipil di Papua. Kami mendesak agar pilot dan sejumlah orang lainnya yang disandera segera dibebaskan dalam keadaan selamat," kata Usman dalam siaran tertulis Amnesty Internasional Indonesia.

Dia meminta pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional. Dia pun berharap pemerintah mengutakan jalan nonkekerasan demi menyelamatkan warga sipil.

Menurut dia, pembakaran pesawat dan penyanderaan ini merupakan bukti berulangnya kekerasan di Papua. Warga sipil pun kembali menjadi korbannya. Oleh karena itu, Amnesty Internasional Indonesia meminta pemerintah meninjau ulang pendekatan keamanan di wilayah tersebut.

"Insiden pembakaran pesawat dan penyanderaan ini sekali lagi menjadi bukti berulangnya kekerasan di wilayah Papua, dan warga sipil kembali menjadi korbannya. Kami menyerukan adanya peninjauan ulang atas pendekatan keamanan yang selama ini dipilih oleh negara," ujar Usman.

Dia mengingatkan soal kewajiban negara wajib untuk menjamin keselamatan setiap orang dari segala bentuk kekerasan, termasuk negara asing. Negara juga wajib mengusut dan menegakkan keadilan serta akuntabilitas.

"Negara terikat kewajiban internasional hak asasi manusia untuk menjamin keselamatan setiap orang, termasuk warga negara asing, dari segala bentuk kekerasan. Jika terjadi kekerasan, maka negara wajib untuk mengusut dan memastikan tegaknya keadilan dan akuntabilitas, bukan terus melanggengkan pendekatan lama yang selama puluhan tahun ini menimbulkan banyak korban," tutur Usman.

Dia menilai, penyelesaian kekerasan dengan jalur kekerasan akan memperparah kondisi. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menahan diri dan menghormati HAM.

"Ketiadaan penghukuman atas kekerasan atau impunitas semacam ini dan berlangsungnya pendekatan keamanan secara terus-menerus hanya akan memperparah kekerasan di sana. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hak asasi manusia," jelas Usman Hamid.