Nadiem Makarim: Anggaran Kemendikbudtisrek Tahun 2023 Rp80,22 Triliun

L’Oréal Paris Gandeng Najwa Shihab dan Nadiem Makarim untuk Lawan Kekerasan Seksual di Kampus — Bekerjasama dengan Kemdikbudristek, FISIP UI, Narasi, dan Demand,L’Oréal Paris mengadakan pelatihan intervensi kekerasan seksual metodologi 5D & diskusi publik. (Dok/Loreal Indonesia).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80,22 triliun pada tahun 2023.

Adapun kompenan terbesar dialokasikan untuk pendanaan wajib seperti, tunjangan guru hingga bantuan akses pendidikan.

Nadiem Makarim Wajibkan Anak SD dan Sederajat Belajar Bahasa Inggris, Bagaimana Reaksi Warganet?
Kemendikbudristek Gandeng SMKN 2 Kasihan, Yogyakarta Siap Gelar Konser Musikal Memeluk Mimpi-Mimpi
Deretan Kabar Viral Terkait Kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Hoaks atau Fakta?

"Total anggaran Kemendikbudristek 2023 sekitar Rp80,22 triliun dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun," kata Nadiem dalam keterangannya di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen," sambungnya.

Sementara itu, untuk program-program prioritas Kemendikbudristek yaitu Program Merdeka Belajar, dialokasikan anggaran sebesar Rp4,57 triliun.

Menurut dia, angka tersebut adalah untuk berbagai macam pengembangan. Mulai dari, kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, Program Guru Penggerak, hingga pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta program literasi.

Selain itu, Kemendikbudristek juga akan melaksanakan program digitalisasi pendidikan. Nadiem menyampaikan pihaknya akan terus meningkatkan platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah.

"Platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah akan terus kita tingkatkan tahun depan untuk memastikan bahwa semua guru mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka," jelas Nadiem.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan APBN 2023 akan difokuskan untuk enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan Jokowi saar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Mendikbudristek, Nadiem Makarim menginap di rumah salah seorang calon guru penggerak bernama Nuri di Yogyakarta. Pengalaman itu dibagikan melalui akun Instagram pribadinya.

2 dari 2 halaman

Prioritas Pembangunan Infrastruktur

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Makarim — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI **Nadiem Makarim** memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2022 di Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Senayan, Jakarta pada Jumat, 25 November 2022. (Dok Kemendikbudristek RI)

Selain itu, kata dia, APBN 2023 akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Khususnya, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Kemudian, Jokowi mengatakan APBN 2023 juga akan digunakan untuk pembangunan infastruktur guna menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Termasuk, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alokasi anggaran pada APBN 2023 untuk sektor pendidikan mencapai Rp612,2 triliun. Anggaran ini terdiri atas pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp69,5 triliun.