Pengamat Intelijen: Jelang Pemilu 2024, Calon Panglima TNI Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Panglima TNI Pimpin Apel Pengamanan Pelantikan Presiden — Prajurit TNI mengikuti apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/9/2019). Apel diikuti TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pergantian Panglima TNI tinggal menghitung hari. Rencananya, Sekretariat Negara akan mengirimkan surat Presiden atau surpres soal nama yang dicalonkan sebagai pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa pada Senin, 28 November 2022 hari ini ke Parlemen di Senayan.

Pengamat Intelijen Ridlwan Habib mengatakan siapapun calon Panglima TNI yang baru, dia harus bebas dari intrik politik. Sebab, politik akan menjadi tantangan berat dalam tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini mengingat Indonesia tengah disibukkan oleh persiapan Pemilu dan Pilpres 2024.

"TNI harus berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, tidak boleh memihak salah satu partai politik, tidak boleh ada motivasi berpolitik," kata Ridlwan kepada awak media di Jakarta, Minggu 27 November 2022.

Menurut dia, meski nantinya harus bebas dari politik, bukan berarti calon Panglima TNI tidak mengerti tentang cara berpolitik. Justru, lanjut dia, calon Panglima TNI harus menguasai hal tersebut karena nantinya pasti ada irisan antara militer dan politik dalam persiapan menuju Pemilu 2024.

"Kita tidak bisa menafikan seolah-seolah Panglima TNI harus dipisahkan dari persiapan Pilpres. Saya kira kita harus mencari panglima TNI yang memahami tentang proses politik yang sedang berjalan," jelas Ridlwan.

Ridlwan meyakini, proses pengkondisian keamanan menjelang Pemilu 2024 tidak memiliki banyak waktu. TNI dan Polri nantinya pasti diperbantukan dalam pendistribusian surat dan kotak suara ke dari tingkat provinsi hingga ke desa-desa. Oleh karenanya, bisa jadi Panglima TNI selanjutnya adalah matra yang memiliki pasukan darat di tingkat teritorial terkecil.

"Mau tidak mau TNI akan terlibat, misalnya dalam pengamanan pengiriman kotak suara, selalu menggunakan fasilitas TNI karena banyak tempat-tempat yang sulit terjangkau dan jika terjadi krisis maka TNi perlu hadir membantu rakyat," Ridlwan menutup.

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa merevisi syarat usia dan tinggi badan calon taruna dan taruni TNI saat menghadiri sidang Pemilihan Terpusat Penerimaan Taruna/Taruni Akademi TNI di Magelang, Jawa Tengah yang terlaksana beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

Harusnya Dikirim Rabu 23 November

Surat presiden (surpres) tentang pergantian Panglima TNI batal dikirimkan hari ini, Rabu (23/11/2022). Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut berdasar kesepakatan antara Ketua DPR Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno, Surpres baru akan dikirimkan pada Senin, 28 November 2022.

“Kesepakatan antara Ibu Ketua DPR dengan Pak Mensesneg, akan disampaikan secara resmi pada 28 November, hari senin besok,” kata Indra pada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Indra menyebut alasan batalnya pengiriman surpres karena Puan melakukan kunjungan kerja ke Kamboja.

"Kenapa engga jadi disampaikan hari ini, karena Ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen asean atau AIPA (cek) di Kamboja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan surat presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI akan diterima hari ini. Istana kata Meutya Hafid kemungkinan menyerahkan Surpres tersebut sore ini.

"Sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Kemungkinan sore ini masuk. Kita tunggu saja," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Namun Meutya enggan menyebut sosok calon Panglima TNI yang diusulkan pemerintah. Namun, Meutya Hafid memastikan Komisi I DPR mengenal semua kandidat calon.

"Untuk nama semua kepala staf berpeluang. Siapa pun dari kepala staf saat ini kami sudah kenal rekam jejaknya. Kita tunggu surat Presiden untuk kepastiannya," katanya.

3 dari 3 halaman

DPR Siapkan 5 Poin Uji Kelayakan dan Kepatutan

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengutarakan gambaran pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang nanti akan dilakukan. Diketahui, Andika akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Menurut dia, ada lima poin pertanyaan untuk calon Panglima TNI. Hasanuddin memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi I DPR terhadap calon pengganti Andika Perkasa itu akan berkisar di lima masalah tersebut.

Pertama, kata dia, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit yang menurut data akhir-akhir ini menunjukkan sedikit penurunan.

"Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (24/11/2022).

Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan, poin ketiga yakni bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman actual .

Keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.

"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," ucap mantan Sekretaris Militer Presiden era Megawati dan SBY ini.

TNI
Peristiwa
Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
TNI
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Panglima TNI