Kepuasan Terhadap Kinerja Ma’ruf Amin Turun, Ini Kata Jubir Wapres

Nasduki yakin ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada.

Terkait perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, Masduki menganggap hal yang wajar.

"Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden,” kata Masduki.

Dia menjelasan, sifat pekerjaan Wapres, mempengaruhi rendahnya kepuasan publik. Menurutnya, Wapres tidak memiliki fungsi eksekutoral, melainkan hanya koordinasi.

“Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya ada di kementerian,” lanjutnya.

Sehingga, menjadi wajar bila kemudian publik menganggap yang melakukan sesuatu adalah kementerian, atau Lembaga, bukan Wakil Presiden.

Menurut Masduki, Wapres tidak merasa terintimidasi dengan menurunnya hasil survei. Begitupun tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publiknya meningkat.

Dia memastikan, dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya. Seperti pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan/stunting, pembangunan kesejahteraan papua, menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan UMKM, hingga moderasi beragama.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Hasilnya, hanya 45,2 persen responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas dengan kinerja Ma'ruf.

Adapun sebanyak 42,8 persen responden menjawab cukup puas dan 2,4 persen sangat puas. Angka ini menurun dibandingkan pada Februari 2022 di mana ada 52,9 persen cukup puas dan 4,7 persen sangat puas.

"Kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden menurun, sehingga saat ini terbelah antara yang cenderung puas dan tidakpuas dengan kerja Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dikutip dari rilis surveinya, Rabu (27/4/2022).

Kemudian, 36 persen yang kurang puas dengan kinerja Ma'ruf dan 9,4 persen tidak puas sama sekali. Persentase ini naik dibandingkan Februari 2022 dimana hanya 31,7 persen responden yang kurang puas dan 6,5 persen tidak puas sama sekali.

Sementara itu, tren kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih lebih tinggi. Hanya saja, tren kepuasan kepada Jokowi ini turun drastis dalam dua bulan terakhir.

Berdasarkan hasil survei, 10,2 persen responden mengaku sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, 49,7 persen responden menjawab cukup puas, 30,5 persen kurang puas, 8,1 persen tidak puas sama sekali, dan 1,5 persen tidak menjawab.

"Mayoritas merasa puas dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), 59,9 persen. Cukup banyak yang cenderung tidak puas, 38,6 persen," ujar Burhanuddin.

Alasan paling utama responden tidak puas dengan kinerja Jokowi yakni, karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Kemudian, kurang berpihak kepada rakyat kecil, pemberian bantuan tidak merata atau tidak tepat sasaran.

Selanjutnya, lapangan pekerjaan/pengangguran, ketidakadilan penegakan hukum, kemiskinan tidak berkurang. Lalu, hutang negara semakin tinggi, politik tidak stabil, gagal memberantas korupsi, ingin menunda pemilu dan menambah masa jabatan menjadi tiga periode, hingga gagal menanggulangi pandemi Covid-19.

"Puas terutama karena pemberian bantuan dan pembangunan infrastruktur. Sementara tidak puas terutama karena harga kebutuhan pokok meningkat," kata dia.

Jika dibandingkan pada survei dua bulan sebelumnya, tren kepuasan kinerja Jokowi kali ini memang menurun tajam. Pada Maret 2022, kepuasan kinerja Jokowi mencapai 64,6 persen dan Februari 2022 di angka 71,7 persen.

Sebagai informasi, survei nasional ini dilakukan pada 14 sampai 19 April 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka langsung oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak yakni sebesar 20 persen daritotal sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spotcheck). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Reporter: Muhammad Genantan S

Sumber: Merdeka