Nelayan Kesulitan Dapat Sertifikat Tanah, Jokowi Langsung Telepon Menteri ATR

PresidenJokowi saat berdialog dengan perwakilan nelayan di Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Gresik — PresidenJokowi saat berdialog dengan perwakilan nelayan di Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendengarkan sejumlah aspirasi saat berdialog bersama perwakilan nelayan di Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022). Salah satu hal yang disampaikan para nelayan yakni, terkait sertifikat tanah.

Dalam dialog, para nelayan mengeluhkan sulit mendapatkan sertifikat atas tanah yang mereka tempati bertahun-tahun. Sebab, tanah tersebut merupakan tanah oloran.

Tanah oloran adalah tanah yang muncul atau timbul di dekat pantai karena proses pengendapan lumpur atau sedimentasi yang dibawa oleh arus sungai.

Mendengar hal itu, Jokowi pun langsung menelepon Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

"Pak Menteri ini saya dengan nelayan-nelayan di Desa Lumpur, Kabupaten Gresik, ini banyak sekali tanah yang dimiliki nelayan tidak bisa disertifikatkan karena mereka memakai tanah oloran," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu.

"Siap Bapak, tanah timbul barangkali ya?" jawab Menteri ATR di ujung telepon.

"Iya, betul kayak tanah timbul _nggih_. Dikirim tim Pak Menteri, _nggih_," ucap Jokowi.

Usai menelepon Menteri ATR, Jokowi meyakinkan para nelayan bahwa tanah yang mereka miliki akan segera ditangani oleh tim dari Kementerian ATR.

Presiden Joko Widodo meninjau Terowongan Dua, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB, di Purwakarta, Jawa Barat. Presiden berharap kereta cepat Jakarta-Bandung dapat beroperasi pada Juni 2023.

2 dari 2 halaman

Resmikan Defend ID

Sebelum menemui nelayan, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN pertahanan Defence Industry Indonesia atau Defend ID. Pembentukan Defend ID sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri.

"Kita memang harus segera membangun kemandirian industri pertahanan. Mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru," ujar Jokowi dikutip tayangan youtube, Jakarta, Rabu (20/4).

Defend ID diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan pokok untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dia juga meminta, kemandirian industri pertahanan harus diwujudkan bersama-sama.

"Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa parsial, tdak bisa. Kita harus perkuat industrinya. Kita juga harus bangun ekosistemnya, agar tumbuh dan berkembang semakin maju," kata dia.

Jokowi mengatakan, Defend ID sudah lama ini ditunggu-tunggu. "Dan saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi. Ekosistemnya semakin kuat. Mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI tersebut menambahkan, akan terus menagih janji Defend ID untuk menjadi top 50 perusahaan pertahanan dunia. "Ini saya catat janjinya. Janji ini saya catat. Defend ID akan menjadi top 50 perusahaan pertahanan dunia," tandasnya.

Infografis Poin Penting Pidato Politik Jokowi di HUT ke-49 PDIP. (Liputan6.com/Abdillah)

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Menteri ATR
Sertifikat Tanah