Diadang BEM UI, Ini Jawaban Luhut Soal Big Data dan Penundaan Pemilu

Mahasiswa tersebut lantas menantang Luhut membuka big data yang dia klaim sebagai dorongan penundaan pemilu. Namun, Luhut menolak dengan alasan tak bersedia membeberkan data tersebut ke mahasiswa.

"Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak meng-share ke kalian. Enggak ada masalah, kenapa mesti ribut?," ujar Luhut.

Luhut meminta usulan penundaan pemilu tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, menurutnya, yang disampaikan tersebut merupakan bagian dari pendapat, dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.

"Beda berpendapat itu biasa, kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, kamu sama pacar, istrimu bisa beda pendapat. Kita itu beda pendapat silakan, kamu nanti nikah beda pendapat sama istri," ujar dia.

Namun, perwakilan BEM UI tersebut tetap ngotot meminta Luhut memberikan data yang valid. Orator menyebut, bahwa itu lah tugas pejabat publik.

"Saya sepakat kita beda pendapat dalam demokrasi, tapi bapak harus mempertanggungjawabkan sebagai pejabat publik," ujar orator.

Luhut tetap tak bersedia. "Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan," tandas Luhut.

Sementara itu, Luhut memberikan penjelasan terkait pertemuannya dengan BEM UI. Kala itu, Luhut mengaku hendak pulang usai menjadi pembicara di Kampus UI, Depok.

"Ternyata saya sudah ditunggu oleh beberapa adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi mereka," kata Luhut dikutip dari instagram @luhut.pandjaitan, Selasa.

Luhut mengatakan, ia memutuskan untuk menemui dan mendengarkan secara langsung apa yang jadi “concern” mereka.

"Saya anggap semua aspirasi tersebut adalah bagian dari proses kita berdemokrasi, seperti halnya unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung Parlemen, kemarin," ujar dia.

Di akhir pernyataannya, Luhut berpesan agar semua pihak harus semakin terbiasa dengan perbedaan pendapat dan mau untuk saling mendengarkan tanpa perlu ribut-ribut, apalagi sampai melakukan kekerasan.

"Sebagai orang tua, besar harapan saya bahwa kelak mereka yang memimpin bangsa ini bisa menyadari bahwa apa pun perbedaan pendapat yang hadir di tengah-tengah masyarakat, harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana," tandas dia.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo 11 April 2022 secara serentak di seluruh Indonesia. Di Jakarta, aksi demo dipusatkan di depan Gedung DPR, Senayan. Tapi sebagian mahasiswa juga menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat atau dekat Istana Merdeka.

Koordinator Media BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal merilis maklumat aksi demonstrasi 11 April 2022. Seperti dikutip dari situs Instagram resmi mereka, aksi tersebut akan dilangsungkan pukul 10 pagi dan berkolasi di Gedung DPR Jakarta.

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi masa yang akan dilaksanakan Senin 11 April 2022 Pukul: 10.00 WIB di DPR RI," tulis Luthfi dalam Instagramnya dan sudah dibenarkan, Minggu (10/4/2022). 

Luthfi menambahkan, ada empat tuntutan yang akan disuarakan besok dalam aksi. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

"Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode," tegas Luthfi.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

"Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang Umur Perjuangan!," tutup Luthfi. 

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny Gerard G Plato menyatakan pendekatan dialogis dalam menyampaikan aspirasi lebih baik ketimbang harus turun ke jalan atau demo 11 April 2022. Dirinya bahkan bersedia memfasilitasi dialog antara mahasiswa dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.