Kebijakan Baju Betawi Jokowi Beratkan PNS DKI?

Mulai Januari 2013 para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan mengenakan pakaian adat Betawi. Karena bukan pakaian seperti biasanya, apakah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi itu akan memberatkan para PNS?

"Kostumnya kan memang sudah biasa dipergunakan. Pilihannya kan baju koko atau sadaria. Saya kira kan tidak memerlukan biaya khusus karena semua karyawan kan juga sudah punya. Setiap acara-acara khusus Betawi, masyarakat sudah memakai pakaian itu dan dipakai secara rutin. Ini akan memperkuat ciri ibukota dengan kebetawiannya," jawab Kadis Parwisata dan Kebudayaan DKI, Arie Budiman di Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Selain itu, jelasnya, kebijakan pakaian adat betawi untuk PNS ini juga bertujuan mendorong kemajuan industri rumahan yang selama ini memproduksi baju adat betawi.

"Sebetulnya sekarang pakaian itu sudah banyak sekali dipakai oleh generasi muda. Sudah jadi tren, ini penguatan saja. Yang lebih penting bagaimana peraturan ini mendorong home industry agar memproduksi lebih banyak lagi untuk kemudian menjadi lebih massal," kata Arie.

Sebelumnya, busana Betawi diperagakan 12 model yang menampilkan enam pasang pakaian adat di Balai Kota, Jakarta. Pakaian itu dirancang Emma Amalia Agus Bisri, penasihat Badan Musyawarah Betawi.

Hasil rancangan Emma rupanya memikat Jokowi. Namun, Jokowi mengatakan, nantinya busana Betawi tersebut tidak dibagikan gratis kepada para PNS.

"Beli sendiri-sendiri," ucap mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah itu sambil tertawa.(Mut)