Mahfud Md Ingatkan Masyarakat Jangan Melawan Hukum Saat Sampaikan Kritik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memaklumi kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), usai penangkapan tiga terduga teroris di Bekasi dengan satu di antaranya anggota Komisi Fatwa MUI.

"Pemerintah tidak melarang siapa pun untuk menilai, mengkritik, serta mengekspresikan pendapat dan aspirasi terkait kasus ini, baik pro maupun kontra. Hal itu bisa dilakukan oleh setiap warga negara, sepanjang tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan dan cara-cara melawan hukum," tutur Mahfud saat konferensi pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Mahfud menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi atau kedaulatan rakyat dan sekaligus negara nomokrasi atau kedaulatan hukum.

"Saudara, saya ingin menjelaskan, bolehlah berpendapat pemerintah tidak fair, MUI kecolongan, tapi yang membantah juga harus diberi tempat itu tidak benar, asal jangan melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu sudah ditangkap. Misalnya membuat instruksi duduki kantor-kantor polisi dan bakar, itu kan sudah ada yang begitu, tangkap. Itu melanggar hukum," jelas dia.

"Kalau cuma menyatakan pemerintah menyerang ini dan macam-macamnya silakan itu pendapat karena masyarakat sendiri membantahnya juga," sambung Mahfud.

Yang pasti, kata Mahfud, pemerintah akan terus bekerja sama dengan MUI sesuai dengan fungsi masing-masing. Tentunya demi kemajuan bangsa Indonesia.

"Untuk membangun Indonesia baldatun toyibatun, yakni negara yang baik, aman, damai, bersatu dalam ampunan dan lindungi Allah Yang Maha Kuasa," Mahfud menandaskan.